Dalam mengejar pertumbuhan ekonomi pemerintahan Joko Widodo masih berkutat pada modal investasi, terutama dari pihak asing. Cara ini tak ubahnya seperti yang dilakukan pemerintahan sebelumnya. Padahal, untuk mengejar pertumbuhan ekonomi pemerintah bisa memanfaatkan instrumen lokal atau dalam negeri seperti pemberdayaan petani dan nelayan.
Direktur Koalisi Anti Utang, Dani Setiawan, mengatakan pemerintah dalam menganggarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selalu mengedepankan porsi lebih besar untuk belanja infrastruktur. Melalui cara demikian, diharap dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi nasional.
“Namun, patut dipertanyakan infrastruktur yang dibangun melalui dana APBN itu sebenarnya untuk melayani kebutuhan siapa. Sementara itu, anggaran sektor pertanian, perikanan, dan kesehatan masih minim. Padahal, sektor ini kunci yang bisa membantu mengerek laju pertumbuhan ekonomi,” kata Dani di Jakarta.
Terbukti, dari berbagai sektor yang mampu menyerap tenaga kerja, sektor pertanian merupakan penyumbang terbesar kedua setelah sektor jasa, yakni menyumbang penyerapan tenaga kerja sebanyak 39 juta atau 34%. Sebenarnya, angka ini turun dari jumlah 10 tahun lalu, yaitu 43,1 juta orang. Turunnya jumlah petani ini karena diikuti lahan pertanian yang juga semakin terkikis.
“Jika sektor pertanian dan perikanan diberdayakan secara maksimal oleh pemerintah, ini bisa menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Terlebih saat ini telah banyak pemecatan terhadap buruh lantaran melemahnya rupiah terhadap dolar AS. Dari situ penguatan ekonomi dibangun berbasis dari dalam negeri,” katanya.
Selain itu, lanjut Dani, pertumbuhan ekonomi yang dibangun dari pemberdayaan nelayan dan petani bisa mempersempit jurang ketimpangan di Indonesia. Artinya, selain pertumbuhan ekonomi bisa tercapai, pendapatan antar masyarakat juga bisa menjadi lebih merata.
Menurut dia, pemerintah selalu termakan doktrin pihak asing. Untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi seolah harus melalui investasi modal asing. Padahal, jika memang nantinya diakui pembangunan infrastruktur membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia tinggi, yang akan untung tetap pihak asing. Sebab, pembangunan infrastruktur penggunaan komponennya lebih banyak dipasok dari luar negeri, yakni 65%, selebihnya 35% dari dalam negeri.
