Jakarta, 10/7 – Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyatakan, pihaknya bakal menuntaskan permasalahan terkait dengan status “disclaimer” atau tidak memberikan pendapat dalam audit Badan Pemeriksa Keuangan terhadap laporan keuangan KKP.
“Kami sudah meminta investigasi khusus kepada BPK, mudah-mudahan segera tuntas,” kata Menteri Susi, dalam acara halalbihalal di kantor KKP, Jakarta, Senin.
Menurut dia, meski audit laporan keuangan kementerian yang dipimpinnya mendapatkan “disclaimer”, tetapi pada saat yang sama KKP dinilai dapat menghemat anggaran negara sekitar Rp6,6 triliun.
Ia menyatakan hal itu merupakan sebuah pencapaian dan merupakan hal yang selaras dengan penghematan anggaran yang sedang didengung-dengungkan pemerintahan Kabinet Kerja di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Dulu KKP itu yang paling diam, karena ada saya jadi tempat yang paling ramai, paling disorot, paling dipuji,” katanya pula.
Menteri Susi dalam acara halalbihalal tersebut juga meminta maaf bila ada kesalahan yang pernah dilakukan terhadap jajaran KKP.
Dia mengemukakan, karakternya memang kerap diwarnai ketidaksabaran dan temperamental karena selalu menginginkan setiap pekerjaan beres dengan baik.
Hal tersebut, lanjutnya, supaya negara Republik Indonesia juga semakin maju, baik dari pihak swasta maupun publik.
Terkait dengan audit KKP yang mendapatkan “disclaimer”, Sekjen KKP Rifky Effendi Hardijanto menyatakan dalam sejumlah kesempatan bahwa pihaknya telah meminta BPK untuk segera melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
Menurut dia, KKP telah mengakui adanya keterlambatan penyerahan dokumen pertanggungjawaban terkait pengadaan 1.716 kapal penangkap ikan (KPI) pada Agustus 2016 lalu.
(Sumber: Antara)
