Selasa, April 20, 2021

Izin Investasi di BKPM, Pengawasannya di Kementerian

Bank Dunia: 2016, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Membaik

Bank Dunia menyatakan perekonomian Indonesia pada 2016 akan lebih baik dari tahun ini. Sebab, pada tahun 2015 Indonesia dihadapkan pada masalah perekonomian global, kebakaran...

Pengamat: Pemerintah Perlu Berdayakan Rakyat Terdampak Tol Trans Jawa

Jakarta, 23/7 - Pemerintah perlu melakukan pemberdayaan ekonomi rakyat dalam pembangunan tol Trans Jawa untuk mempertahankan ekonomi masyarakat yang terdampak, kata pengamat transportasi dari...

KKP Lakukan Upaya Pengembangan Budidaya Mutiara

Jakarta, 24/7 - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menjamin perkembangan usaha budidaya mutiara di berbagai daerah dengan melakukan beberapa upaya. "Yang jelas, pemerintah memiliki tanggungjawab...

Pemerintah Didesak Batalkan Reklamasi di Teluk Jakarta

Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersikukuh melaksanakan proyek utang senilai Rp 540 triliun atau setara dengan...
Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

Seorang aktivis koalisi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdiri di depan spanduk penolakan yang dibentangkan di depan Kantor DPRD Sulawesi tengah di Palu, Senin (16/11). Mereka menuntut agar pemerintah provinsi yang saat ini menjadi pemegang wewenang penerbitan izin tambang menolak perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Gunana, salah satu perusahaan tambang emas di Kabupaten Buol karena dinilai mencemari lingkungan dan menyalahi izin yang diberikan dengan sekaligus menambang untuk jenis galian C. ANTARA FOTO
Seorang aktivis LSM berdiri di depan spanduk di depan Kantor DPRD Sulawesi Tengah di Palu, Senin (16/11). Mereka menuntut agar pemerintah provinsi yang menjadi pemegang wewenang penerbitan izin tambang menolak perpanjangan izin usaha pertambangan (IUP) PT Gunana, salah satu perusahaan tambang emas di Kabupaten Buol. ANTARA FOTO

Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyatakan setiap investor yang telah mendapatkan izin tidak mendapatkan pengawasan langsung dari lembaganya. Sebab, soal pengawasan izin secara teknis dikembalikan kepada kementerian terkait. Sedangkan BKPM hanya mengurus administrasinya saja.

“Setelah izin diterbitkan, kami kembalikan kepada kementerian teknisnya untuk mengawasinya. Kami hanya mengurus administrasinya, seperti pengumpulan dokumen di satu tempat, agar mudah diakses, kemudian bisa dilihat secara keseluruhan agar tidak terjadi dokumen ganda. Kalau di tempat kami, bisa ketahuan mana dokumen ganda dan komunikasi lebih enak,” kata Direktur Perencanaan Industri Agribisnis dan Sumber Daya Alam BKPM Hanung Harimba Rachman di Jakarta, kemarin.

Hanung mencontohkan saat cek analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) kawasan dan amdal terpadu multi sektor. Dua dokumen itu sama, karena itu cukup satu dokumen saja untuk syarat. Dia menambahkan, dalam beberapa kasus pihaknya menemukan dokumen ganda yang menyebabkan lambatnya proses.  Karena itu, penyederhanaan ini untuk menarik investasi.

Pihaknya juga mengecek kebenaran terhadap amdal tersebut. “Hal itu dilakukan untuk menghindari pemalsuan dokumen. Sistem di BKPM bisa diaudit dan siapa yang bertanggung jawab dari tiap proses itu bisa ditelusuri,” kata Hanung.

Berdasarkan catatan BKPM pada Januari-September 2014, tidak ada peningkatan secara signifikan dalam mengurus pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). Namun, pada Januari-September 2015 terjadi peningkatan pengurusan investasi sebesar 34%. Ini  membawa sinyal baik terhadap kebijakan pemerintah.

Dia menyoroti bahwa tekanan ekonomi Indonesia semakin tinggi sehingga perlu adanya PTSP untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi. Hal yang dilakukan BKPM adalah memberikan izin cepat, transparan, dan akuntabel kepada investor dan publik.

“Caranya, kembangkan PTSP. Baru sebagian izin kementerian dilimpahkan ke BKPM. Izin tersebut atas nama kementerian terkait. Buat di sini, cabut izin juga di BKPM,” katanya. “Kita juga buat izin yang standar penyederhanaan. Izin cepat penting tapi kalau izinnya banyak juga percuma,” ungkap Hanung.

Data BKPM juga menyebutkan bahwa ada 22 kementerian yang melimpahkan kewenangan atau delegasi kepada BKPM. Misalnya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memberi 17 izin. Sedangkan Kementerian ESDM dulunya membuat 160 izin. Namun pada akhirnya ESDM hanya terdiri 42 izin.

Sementara itu, Manajer Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Pius Ginting mengkhawatirkan penyederhanaan izin pemerintah berdampak pada kesenjangan sosial dan hancurnya lingkungan masyarakat adat dan terdampak. Ia menilai, izin yang banyak selama ini saja tidak diurus dengan baik, bagaimana dengan yang sedikit.

Tak hanya itu, lanjutnya, pemerintah harus melakukan harmonisasi regulasi. Sebab, selama ini ada pertentangan antara satu regulasi dengan lainnya. Misalnya dalam Undang-Undang Minerba, investor wajib memiliki Amdal. Tapi, ketika dibuka peraturan pemerintah, Amdal itu tidak wajib. “Jadi, perlu harmonisasi regulasi,” tegas Pius.

 

Avatar
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Enigma dalam Bukit Algoritma

Narasi 4.0 telah membawa kita semua ke sebuah era di mana digitalisasi semakin menjamah di segala aspek kehidupan. Hal ini membuat terdorongnya beragam inovasi-inovasi...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Kesadaran Komunikasi Antarbudaya di Era Digital

Membangun diskursus mengenai komunikasi antarbudaya (intercultural communication) selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan bukan pula fenomena baru. Terlebih,  di tengah pesatnya perkembangan...

Serangan Siber Israel di Pusat Pengembangan Nuklir Iran

Pada 12 April 2021, Juru bicara Organisasi Energi Atom Iran/Atomic Energy Organization of Iran (AEOI), Behrouz Kamalvandi, mengkonfirmasi terjadi ledakan di bagian fasilitas pengayaan...

Tadarus Etika: Konsep, Kerja, dan Tunjang

Allah memperkenankan kita bertemu sekali lagi dengan bulan suci umat Islam, Ramadan 1442 H. Kian tahun kebutuhan manusia akan etika semakin kuat. Integritas melangka:...

ARTIKEL TERPOPULER

Kegiatan Di Bulan Suci Ramadhan Sesuai Pancasila

Indahnya bulan suci ramadhan tahun ini disambut suka cita oleh seluruh umat Islam dari Indonesia, luar negeri dan seluruh dunia setiap tahun. Dari hasil...

Belajar di Sekolah Kembali? Mari Kurangi Kekhawatiran Kita

Pemerintah Indonesia berencana membuka sekolah lagi di bulan Juli 2021. Ini kabar menggembirakan, mengingat bahwa bagi beberapa anak, pendidikan adalah satu-satunya jalan keluar dari...

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang

Minggu, 17 September 2017. Hari itu, saya kira saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan bersama orang terkasih. Seperti hari-hari Minggu pada wajarnya, romantis...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Tadarus Etika: Konsep, Kerja, dan Tunjang

Allah memperkenankan kita bertemu sekali lagi dengan bulan suci umat Islam, Ramadan 1442 H. Kian tahun kebutuhan manusia akan etika semakin kuat. Integritas melangka:...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.