Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia dinilai jalan di tempat dalam kurun tiga tahun terakhir. Itu terlihat dari tidak adanya perubahan peringkat dalam Laporan Pembangunan Manusia 2015 yang dikeluarkan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) pada 15 Desember lalu. Posisi Indonesia stagnan berada di peringkat 110 dari 188 negara.
Peneliti kebijakan sosial dari Perkumpulan Prakarsa, Victoria Fanggidae, mengatakan penyebab posisi Indonesia dalam Indeks Pembangunan Manusia yang jalan di tempat itu karena laju ketimpangan di Indonesia yang tidak mengalami penurunan, bahkan yang terjadi justru cenderung meningkat.
“Ini tidak mengejutkan. Karena elemen penting pembangunan manusia seperti kesehatan sudah menunjukkan tanda tidak menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Dalam hal status gizi, ketimpangan antar wilayah sangat tinggi, termasuk juga kelas sosial,” kata Victoria berdasarkan keterangan resminya di Jakarta, Jumat (18/12).
Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar 2013, seperlima balita di Indonesia menderita gizi buruk dan kurang, 4,5% balita sudah mengalami gizi lebih. Di NTT, misalnya, sepertiga balita di sana menderita gizi kurang dan buruk. Jumlah ini tiga kali lipat lebih banyak daripada di Bali. Banyaknya penderita gizi buruk yang dialami balita itu terjadi karena asupan gizi mereka buruk, terutama dalam 3 tahun terakhir.
“Balita penderita gizi buruk biasanya merupakan anak petani, nelayan, buruh berpendidikan rendah setingkat Sekolah Dasar atau kurang,” tuturnya. “Ini artinya satu keluarga miskin hari ini nantinya bisa melahirkan 5 atau lebih keluarga miskin masa depan. Kita hanya akan menunggu ledakan bom waktu ketidakpuasan sosial. Kebijakan dan program sosial yang dikeluarkan pemerintah belum menjawab persoalan ketimpangan.”
Dia menyayangkan sikap pemerintah yang terus fokus kepada pertumbuhan sektor ekonomi, namun melupakan peningkatan di sektor sosial. Pemerintah begitu getol terus mengeluarkan paket-paket kebijakan ekonomi. Namun, paket kebijakan sosial agar kualitas manusia Indonesia tidak stagnan dan terus timpang pemerintah hingga kini belum mengeluarkannya. Padahal, manusia merupakan instrumen terpenting penggerak perekonomian.
“Presiden Jokowi, kan, bosan dengan kata-kata bersayap dalam suatu kebijakan, program, dan anggaran. Rakyat juga bosan dengan kebijakan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang tidak memperbaiki kapabilitas manusia dan mengurangi ketimpangan. Rakyat menunggu paket kebijakan sosial yang tidak bersayap, namun mampu menjawab persoalan,” ujar Victoria.
