Jumat, Oktober 4, 2024

Ihwal Asap, DPR Perlu Pertanyakan Keseriusan Pemerintah

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Sejumlah anak bermain di tepi Danau Singkarak yang diselimuti asap di Solok, Sumatera Barat, Minggu (4/10). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/15.
Sejumlah anak bermain di tepi Danau Singkarak yang diselimuti asap di Solok, Sumatera Barat, Minggu (4/10). ANTARA FOTO/M Agung Rajasa/ama/15.

Indonesia dinilai belum perlu meminta bantuan negara tetangga untuk menyelesaikan persoalan bencana asap. Pasalnya, sebelum meminta bantuan, Indonesia perlu mengerahkan seluruh potensi yang dimilikinya secara maksimal. Sebab, banyak kalangan menilai saat ini upaya pemerintah menyelesaikan persoalan tersebut masih belum optimal.

Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), Abetnego Tarigan, mengatakan Indonesia memang berhak meminta bantuan negara-negara lain dalam menyelesaikan persoalan bencana yang dialaminya. Salah satunya melalui forum ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on disaster.

“Namun, sebelum meminta bantuan, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang memiliki otoritas melakukan fungsi pengawasan, seharusnya mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam menyelesaikan bencana kabut asap,” kata Abetnego ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (6/10).

Menurut dia, DPR perlu melakukan pengecekan terhadap upaya penyelesaian kabut asap di Sumatera dan Kalimantan yang tak kunjung selesai oleh pemerintah. Yakni, dengan meminta penjelasan upaya yang dilakukan sejauh ini seperti peralatan yang digunakan, jumlah personil, dan anggaran yang dialokasikan untuk mengatasi bencana tersebut. Sebab, bencana asap ini terjadi sudah berlarut-larut, namun belum ada penyelesaian secara signifikan.

“Ini sebenarnya yang perlu dilakukan terlebih dulu. DPR perlu mininjaunya, jika perlu turun ke lapangan untuk memastikannya. Langkah ini perlu dilakukan agar penanganannya ke depan bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Selain itu, kata Abetnego, pemerintah juga perlu mempertimbangkan bantuan yang diberikan negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Jika bantuan yang diberikan tidak signifikan dapat mengatasi bencana asap, pemerintah tidak perlu menerima bantuan tersebut.

“Jangan sampai Malaysia atau Singapura yang hanya memberi bantuan tidak seberapa kepada Indonesia dijadikan klaim oleh mereka. Ini bisa dikatakan seolah Indonesia tak bisa mengatasi bencana yang menimpanya.”

Sebelumnya, Partai Demokrat melalui juru bicaranya, Dede Yusuf dan Imelda Sari, mengusulkan pemerintah Indonesia supaya meminta bantuan kepada negara tetangga dalam menyelesaikan masalah asap di Sumatera dan Kalimantan. Upaya tersebut perlu dilakukan untuk menyelesaikan dampak kebakaran hutan di Indonesia yang kini sudah semakin mengkhawatirkan.

“Karena dampaknya sudah meluas dan sangat buruk, maka lumrah jika meminta bantuan. Ini jauh lebih baik ketimbang pemerintah berusaha, tetapi tidak kunjung menampakkan hasil,” kata Imelda.

Menurut Dede Yusuf, meminta bantuan ke negara tetangga bukan berarti Indonesia tidak mandiri, karena kemandirian bangsa tidak mesti dipahami dengan menyelesaikan masalah seorang diri. Persoalan kabut asap yang terjadi saat ini telah memasuki masa kritis, bahkan mengancam ketahanan nasional.

“Kita punya banyak negara tetangga, tidak perlu sungkan jika ingin minta bantuan. Yang penting, rakyat yang jadi korban asap bisa diselamatkan. Kebakaran hutan harus segera dipadamkan,” ujar Dede.

Tito Dirhantoro
Tito Dirhantoro
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.