Di beberapa wilayah Indonesia, kebakaran hutan dan lahan kerap terjadi tiap tahunnya. Salah satunya di Riau. Riau yang punya luas hutan sekitar 4,5 juta hektare kawasan konservasi, hutan produksi dan perkebunan, tentu memiliki kekayaan hasil hutan yang berlimpah. Namun, sayangnya hasil hutan ini tidak dimanfaatkan secara maksimal.
Peneliti Forum Indonesia Transparansi Anggaran Provinsi Riau, Triono Hadi, mengatakan hasil kekayaan hutan yang diperoleh Provinsi Riau tercatat dalam Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH). Hasil PSDH ini seharusnya digunakan untuk pelestarian lingkungan. Terutama pada hutan dan lahan yang terbakar tiap tahunnya.
“Selama ini hasil hutan tidak dikembalikan untuk pelestarian lingkungan (hutan). Yang terjadi justru keuntungan hasil hutan dirampok habis untuk belanja gaji pegawai pemerintah daerah setempat,” kata Triono berdasarkan keterangan resminya di Jakarta.
Dia mengungkapkan, sejak lima tahun terakhir alokasi anggaran untuk program kegiatan di beberapa badan atau lembaga yang berhubungan dengan lingkungan nilainya sangat sedikit. Berdasarkan data Dinas Kehutanan Provinsi Riau, dari tahun 2009 hingga 2013 anggaran yang disediakan lebih banyak dialokasikan untuk gaji pegawai. Rata-rata dalam kurun waktu tersebut jumlahnya mencapai 63% dari total keseluruhan. Sisanya sebanyak 37% dialokasikan untuk kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan.
“Namun, pada 2009 hingga 2012 anggaran yang sudah ditetapkan itu nyatanya tidak benar-benar dialokasikan sebagaimana sudah ditetapkan. Pada kenyatannyaa, yang terealisasi dalam rentang tersebut hanya 30% untuk kegiatan lingkungan, 70% sisanya untuk belanja pegawai,” ujarnya.
Tak hanya itu, kata Triono, program-program yang diselenggarakan Dinas Kehutanan Provinsi Riau tersebut tidak benar-benar digunakan untuk hal-hal yang menyentuh kegiatan pelestarian lingkungan. Penggunaan anggaran 30% itu lebih banyak didominasi untuk belanja aparatur pemerintah daerah seperti perjalanan dinas, kapasitas aparatur, pengadaan mobil dinas, sejumlah peralatan kantor, dan hal lainnya yang berhubungan dengan belanja aparatur.
“Sementara program kegiatan yang diperuntukkan bagi pelestarian lingkungan, hanya bersifat bentuk pelatihan kepada masyarakat, terutama yang terkena dampak. Serta rapat koordinasi antar daerah,” kata Triono.
“Pemerintah Provinsi Riau tak memberi perhatian serius terhadap kelestarian lingkungan hutan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebaliknya pemerintah justru membiarkan eksploitasi hutan untuk dijadikan ladang rampokan para pengusaha.” [*]
