Padang, 31/7 – Pemerintah harus melakukan evaluasi terhadap program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) karena realisasinya di seluruh Indonesia masih di bawah 20 persen hingga Juli 2017, kata Ketua Komisi IV DPR RI Edhy Prabowo.
Ada yang salah dengan BPNT ini hingga pelaksanaannya tidak maksimal, harus ada evaluasi,” kata dia saat mengunjungi Sumatera Barat (Sumbar), Senin.
Ia menambahkan hal itu usai meninjau salah satu gudang Bulog Divre II Sumbar di Padang bersama sejumlah anggota Komisi IV DPR.
Menurutnya sejak awal, konsep BPNT memang tidak matang, demikian pula dengan persiapannya yang terkesan tergesa-gesa. Anggaran yang digunakan juga dengan cara mengambil atau memotong dari anggaran beras untuk masyarakat prasejahtera.
Ini program Kementerian Sosial yang tidak matang. Harusnya anggaran berbeda dengan Rastra. Ini rencananya memang kita pertanyakan, lanjutnya.
Edhy menilai jika dilanjutkan tanpa evaluasi, BPNT rawan memicu konflik sosial berupa kecemburuan antar masyarakat. Penerima rastra pasti mempertanyakan perbedaan perhatian pemerintah dalam memberikan bantuan pada masyarakat pra sejahtera.
Penerima rastra yang merupakan masyarakat pedesaan dapat beras subsidi, masih harus mengeluarkan uang untuk menebus beras dengan harga Rp 1600 per kilogram. Sementara penerima BPNT di perkotaan mendapat kiriman uang untuk ditukar beras, minyak atau gula pasir tanpa membayar, jelasnya.
Sementara itu Direktur Komersial Perum Bulog Febriyanto mengatakan penyaluran BPNT seluruh Indonesia memang belum maksimal, bahkan pada tiga bulan pertama 2017 sempat tidak berjalan.
“Sekarang realisasi sekitar 20 persen,” ujar dia.
Ia menjelaskan ada banyak faktor yang menyebabkan tidak maksimalnya pelaksanaan BPNT, mulai dari permasalahan data penerima hingga kesiapan sarana dari bank mitra penyaluran BPNT.
Kita dari Bulog menyediakan komoditi beras, minyak goreng, dan gula pasir. Sudah kita sediakan untuk kebutuhan enam bulan sesuai kewenangan. Namun serapan masih rendah,” terangnya.
BPNT merupakan transformasi program beras untuk masyarakat pra sejahtera yang dibuat oleh Kementerian Sosial pada 2017.
Penerapannya dilakukan secara bertahap dengan tahap awal sebanyak 1,4 juta orang penerima manfaat di 45 kota dan 6 kabupaten percontohan di seluruh Indonesia.
Mekanisme pencairan BPNT, masyarakat penerima manfaat mendapat transfer uang senilai Rp 110.000, yang masuk dalam kartu yang difasilitasi oleh bank mitra.
Uang tersebut dapat ditukarkan dengan bahan pangan, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, dan tepung terigu melalui toko yang telah bekerjasama dengan Bulog.
(Sumber: Antara)
