Sabtu, April 27, 2024

BUMN Belum Mampu Wujudkan Nawacita Jokowi

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) bersama Menteri Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono (kiri) dan Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Bambang Triwibowo (kanan) melihat proyek pembangunan rusunami Gunung Putri Square, di Desa Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8). ANTARA FOTO
Menteri BUMN Rini Soemarno (tengah) bersama Menteri Perumahan Rakyat Mochamad Basoeki Hadimoeljono (kiri) dan Direktur Utama PT PP (Persero) Tbk Bambang Triwibowo (kanan) melihat proyek pembangunan rusunami Gunung Putri Square, di Desa Cicadas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (20/8). ANTARA FOTO

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam menjalankan kegiatan ekonomi kerakyatan. Padahal kelak peran itu bisa menjadi salah satu pilar penting penyangga perekonomian nasional sehingga sesuai dengan Nawacita Presiden Joko Widodo.

Sekretaris Jenderal Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Yenny Sucipto mengatakan, BUMN itu menjadi pilar ekonomi kita dalam konstitusi. Paling tidak BUMN bisa memberikan kontribusi cukup besar dalam penerimaan negara sehingga tidak bergantung pada utang.

“Kalau mau merespons Nawacita Joko Widodo, BUMN bisa meminimalisasi utang luar negeri, memaksimalkan kinerjanya, dan memberikan deviden kepada negara. Jika tidak, BUMN sebagai pilar ekonomi kerakyatan tidak pernah terjawab perannya,” kata Yenny di Jakarta, Kamis (17/9).

Selama ini, lanjut Yenny, BUMN belum mampu menjawab Nawacita Joko Widodo. Sebab, Kementerian BUMN tidak mempunyai cetak biru (blue print) arah pembangunan BUMN untuk menopang ekonomi nasional lima tahun ke depan. Karena itu, Presiden Joko Widodo harus mengetahui kemampuan pembantunya di kabinet.

Fitra juga menyoroti utang luar negeri oleh Kementerian BUMN yang diperuntukkan bagi beberapa perusahaan pelat merah. Apalagi utang-utang itu tidak ada hubungannya dengan kesejahteraan rakyat. “Utang luar negeri yang diambil Menteri BUMN Rini Soemarno itu akan menimbulkan intervensi dari asing,” katanya.

Begitu pula sebaliknya. Ketika BUMN tidak mengambil utang luar negeri, maka setiap pengambilan kebijakan tidak ada intervensi asing. Yenny menjelaskan BUMN di sektor pertanian, kelautan, dan pertambangan seharusnya menjadi penggerak perekonomian Indonesia sehingga ekonomi mandiri dan berdaulat itu tercapai.

Menurut Yenny, Menteri Rini Soemarno tak siap memimpin perusahan-perusahaan milik negara, sebab tak punya strategi dalam pembangunan ke depan. Tak hanya itu, dia menilai pergerakan BUMN saat ini telah menyimpang dari Nawacita Joko Widodo. Contohnya, BUMN di bidang pertanian seharusnya didukung penuh oleh Kementerian, baik regulasi maupun finansial. “Ketika dua hal tersebut tak tecapai, sulit untuk menjawab Nawacita Jokowi.” [*]

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.