Jakarta, 14/8 – Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Anton Sihombing mengatakan anggaran pembangunan gedung baru DPR diperoleh secara bertahap misalnya di 2018 sebesar Rp500 miliar dari total anggaran DPR di tahun tersebut Rp5,7 triliun.
“Anggaran itu kan bertahap yang sudah didapat Rp 5,7 triliun kemarin itu sudah ada Rp 500 miliar untuk anggaran,” kata Anton di Gedung Nusantara, Jakarta, Senin.
Politisi Partai Golkar itu menjelaskan selain membangun gedung baru, DPR juga mewacanakan untuk membangun alun-alun demokrasi, perpustakaan hingga museum parlemen.
Rencana itu, menurut dia, di luar dari anggaran yang akan digunakan untuk membangun gedung baru DPR misalnya alun-alun demokrasi dapat digunakan sebagai tempat representatif bagi masyarakat yang ingin melaksanakan unjuk rasa.
“Tapi nanti kita tambah lagi untuk pembangunan alun-alun, perpustakaan terus museum. Misalnya di London, Inggris ketika masyarakat menyampaikan aspirasi ada tempat tersendiri, tidak seperti di sini ketika demo terjadi kemacetan,” katanya.
Anton mengatakan pembahasan RAPBN 2018 baru akan dilakukan setelah pembacaan nota keuangan pada 16 Agustus 2017, sehingga setelah itu baru bisa dipastikan DPR memperoleh anggaran Rp5,7 triliun atau tidak.
Menurut dia, setelah dibacakan, hasil rapat akan dibawa ke komisi-komisi kemudian dibahas kembali melalui Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Pemerintah.
“Banggar dengan Pemerintah rapat setelah itu baru diundangkan UU APBN tahun 2018,” ujarnya.
Menurut dia, pembangunan gedung baru DPR merupakan kebutuhan karena kondisi gedung DPR tidak cukup menampung 560 anggota plus staf dan tenaga ahli mereka.
Anton menjelaskan bahwa nantinya, tiap ruangan kerja anggota DPR diisi oleh 8 orang yakni 1 orang anggota DPR, 2 tenaga ahli dan 5 staf ahli.
“Gedung DPR sekarang kapasitas maksimalnya hanya 800 orang, sehingga kalau perlu menteri keuangan dan menteri PUPR juga diundang untuk melihat gedungnya langsung. Jadi saya rasa ini realitas kebutuhan,” ujarnya.
Anton mengungkapkan DPR juga akan mengajukan anggaran untuk pembangunan apartemen bagi anggota DPR.
Pembangunan apartemen ini, menurutnya, dibuat agar DPR tidak lagi harus tinggal jauh dari Gedung Parlemen.
Dia mewacanakan pembangunan apartemen itu akan dikerjakan oleh pemerintah dengan Kesetjenan DPR dengan memakai anggaran negara bukan swasta.
(Sumber: Antara)
