Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menyetujui rencana penghapusan angkutan kota oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama. Akan tetapi, skema penghapusan, kompensasi, dan peleburan angkutan kota ke PT Transjakarta harus jelas sehingga para pengusaha antusias bergabung di bawah BUMD Jakarta.
“Skema penghapusannya seperti apa? Kompensasi kepada pengusaha apa dan kemudahan pengusaha untuk mendapat jaminan bank bagaimana? Itu yang harus dijelaskan pemerintah DKI, terutama Kadishub kepada pengusaha angkot di Jakarta,” kata Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan ketika dihubungi di Jakarta, Selasa (9/2).
Dia menambahkan konsep peleburan angkutan kota ke Transjakarta sudah lama diwacanakan. Sejak tahun 2010, pihaknya juga sudah meminta pemerintah melakukan integrasi moda transportasi publik seperti commuter line, Transjakarta, dan angkutan kota. Tapi, sampai sekarang tidak terwujud.
Menurut Tigor, Kadishub DKI Jakarta harus mensosialisasikan rencana penghapusan dan integrasi angkutan kota kepada para pengusaha angkot. “Jangan ngomong di media saja akan merevitilisasi angkutan kota dan integrasi. Tapi skemanya juga tidak jelas,” ujar Tigor yang juga mantan Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta.
Dia mencurigai Kadishub DKI Jakarta cuma omong saja biar dilihat oleh Ahok bekerja. Kalau dia bekerja, tambah Tigor, pengusaha tentu mengetahui skema mereka bergabung dengan Transjakarta. Artinya, tidak ada sosialisasi rencana ini kepada pengusaha. Karena itu, dia mengimbau Gubernur Ahok untuk mengawasi anak buahnya di lapangan.
Selain itu, dia menambahkan, jika ada penggabungan angkutan kota di bawah manajemen Transjakarta, maka bus/angkot pengusaha harus standar Transjakarta. Kalau tidak memenuhi syarat, tidak boleh dioperasikan atau dibesituakan saja dengan kompensasi. Namun, dia melihat langkah itu belum ada pembicaraannya.
Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas mengatakan, lebih mendukung penataan ulang trayek angkot di Jakarta dibandingkan dihapus. Konsep penataan itu, lanjutnya, sudah ada sejak lama tapi belum terealisasi hingga kini karena lambannya pemerintah mengeksekusi.
“Konsep penataan ini lebih diutamakan dibandingkan penghapusan angkot. Sebab, masyarakat masih membutuhkan angkot sebagai salah satu sarana transportasi publik,” kata Darmaningtyas.
Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku geram dengan ulah angkot yang sering ngetem dan menurunkan atau menaikkan penumpang seenaknya di sembarang tempat. Ia juga mewacanakan penghapusan angkot dengan digabungkan ke Transjakarta.
 menyetujui rencana penghapusan angkutan kota oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjhaja Purnama. Akan tetapi, skema penghapusan, kompensasi dan peleburan angkutan kota ke PT Transjakarta harus jelas sehingga para pengusaha antusias bergabung di bawah BUMD Jakarta.){kind=link}