Selasa, Oktober 8, 2024

KNTI: Nelayan dan Perempuan Pesisir Bukan Pelayan

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.

dom-1453961401Perempuan nelayan dari Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta berorasi menyuarakan Stop Reklamasi Teluk Jakarta saat melakukan demonstrasi di Gedung DPRD Jakarta, Kebon Sirih, Jakarta, Kamis, (28/1). ANTARA FOTO/Teresia May.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta merancang nelayan dan perempuan pesisir di Teluk Jakarta untuk menjadi pelayan orang kaya penghuni pulau reklamasi. Hal ini terlihat dari pernyataan Bestari Barus, anggota Badan Legislasi Daerah (Balegda) DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Nasdem.

Bestari mengatakan, rencana kompensasi akan diberikan kepada nelayan terdampak reklamasi. “Kita bisa hitung berapa banyak orang kaya yang akan tinggal di pulau tersebut. Itu potensi bagi nelayan untuk buat semacam tempat pelelangan ikan yang modern ataupun menjadi nelayan wisata dengan mengantarkan pengunjung berkeliling dengan perahunya,” kata Bestari dalam rapat Balegda DPRD DKI Jakarta saat membahas Rancangan Peraturan Daerah RTR Kawasan Pantura Jakarta, Kamis (4/2)

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Umum Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia DKI Jakarta Muhammad Taher mengatakan, nelayan adalah pahlawan protein bangsa, serta menjadi kunci ketimpangan ekonomi yang lebar di Indonesia.

“Perlindungan nelayan dari ancaman dan dampak buruk reklamasi seharusnya menjadi solusi kemiskinan yang dialami nelayan tradisional Teluk Jakarta,” ujar Taher.

Arieska dari Solidaritas Perempuan mengatakan, DPRD DKI Jakarta berkeras melanjutkan proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Padahal reklamasi jelas berdampak buruk bagi kehidupan nelayan, termasuk perempuan pesisir.

“Perempuan mengalami dampak yang berbeda dengan laki-laki akibat reklamasi. Terlebih perempuan sering tidak dilibatkan dan tidak diperhitungkan dalam berbagai kebijakan pesisir, termasuk ranperda reklamasi,” kata Arieska.

Dia menambahkan sulit mengukur sejauhmana akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat bagi perempuan karena ranperdanya sendiri tidak bisa diakses secara mudah oleh masyarakat, terlebih perempuan pesisir.

Ketua Bidang Advokasi dan Pembelaan Nelayan DPP KNTI Marthin Hadiwinata menegaskan kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) Teluk Jakarta tidak pernah ada. Kalaupun ada, prosesnya tidak benar karena tidak terbuka. Di sisi lain, tidak ada proses kajian terkait analisis dampak lingkungan.

Reja Hidayat
Reja Hidayat
Reporter GeoTIMES.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.