Gelombang ketegangan sosial berskala masif saat ini tengah melanda berbagai kawasan di Prancis. Bentrokan fisik dan aksi massa yang diwarnai kerusuhan meluas secara cepat, dengan para remaja usia sekolah menengah atas mengambil alih garis depan pergerakan. Fasilitas-fasilitas pendidikan dibakar, sementara barikade jalanan menjadi titik benturan keras antara para murid dan aparat kepolisian antihuru-hara yang diturunkan untuk meredam kekacauan.
Ledakan kemarahan ini bermula dari keputusasaan terhadap infrastruktur pendidikan publik yang kian bobrok. Para siswa merasa dipaksa menuntut ilmu di tengah lingkungan yang jorok dan berbahaya. Keberadaan hama pengerat seperti tikus serta serangga kecoak di ruang-ruang kelas sudah menjadi pemandangan sehari-hari yang memicu rasa jijik sekaligus amarah. Selain sanitasi yang buruk, masalah struktural ketenagakerjaan juga memperparah keadaan. Sekolah kekurangan tenaga pendidik secara kronis, memaksa anak-anak bertahan di area sekolah sejak pukul delapan pagi hingga enam petang setiap hari, meski pada kenyataannya sebagian besar jam pelajaran tersebut berakhir kosong dan dibatalkan tanpa kompensasi pembelajaran yang jelas. Kekecewaan ini kian menumpuk lantaran otoritas pemerintah dinilai sengaja menutup mata dan telinga dari keluhan yang telah disuarakan berulang kali.
Kondisi tersebut bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan cerminan degradasi sistemik di seluruh Prancis. Para remaja yang rata-rata berusia 15 hingga 18 tahun—fase kritis saat mereka semestinya bersiap menuju jenjang perguruan tinggi—kini justru harus bergulat dengan rasa cemas akibat atap gedung yang sewaktu-waktu bisa ambruk. Mereka menegaskan bahwa suasana belajar yang layak mustahil terwujud di tempat yang nyaris runtuh.
Akar permasalahan protes ini berpusat pada pemangkasan dan ketimpangan alokasi anggaran belanja pendidikan nasional. Fakta lapangan mengungkap insiden-insiden yang mengancam keselamatan fisik para siswa. Di sebuah institusi di Faidherbe, misalnya, pecahan kaca jendela sempat jatuh dan nyaris mencelakai murid-murid tahun lalu. Di kompleks asrama pelajar, tikus got dan tikus rumah berkeliaran bebas di ruang istirahat, sementara lorong-lorong utama dipenuhi kecoak. Para siswa secara tegas menolak normalisasi kondisi lingkungan yang tidak manusiawi tersebut.
Dampaknya terasa meluas ke pusat-pusat kota utama. Dari ibu kota Paris, Lille di utara, Lyon di timur, hingga Rennes di barat, aksi solidaritas dan demonstrasi meletup serentak. Lebih dari seribu sekolah menengah atas mengalami gangguan operasional parah, angka yang mencakup sekitar seperempat dari total keseluruhan fasilitas pendidikan tingkat menengah di seantero Prancis.
Menyikapi eskalasi yang kian memanas, pemerintah pusat merespons dengan pendekatan represif. Otoritas resmi melayangkan kecaman keras terhadap tindakan anarkis para siswa dan mengerahkan unit-unit taktis antihuru-hara. Sekitar dua ribu anak di bawah umur telah diamankan dan ditahan oleh aparat penegak hukum. Alih-alih meredam amarah, langkah penertiban yang kaku ini justru memicu perlawanan yang lebih agresif dari para pelajar, terutama ketika rekaman video yang memperlihatkan tindakan represif polisi beredar luas di jagat maya.
Salah satu bukti visual yang memicu kemarahan publik menampilkan seorang siswa yang ditendang di wajah hingga mengalami patah gigi. Kendati tindakan awal siswa tersebut melanggar hukum, respons aparat yang melepaskan tembakan peluru pengendali huru-hara dari jarak dekat dinilai keterlaluan dan tidak proporsional. Pernyataan pejabat tinggi kementerian yang menyepelekan insiden kekerasan fisik dengan dalih “ketiadaan korban jiwa” dinilai sebagai bentuk penghinaan moral terhadap martabat siswa. Bagi para pelajar, sikap abai birokrasi tersebut mengonfirmasi bahwa pemerintah baru akan bertindak jika darah telah tumpah, sehingga mereka memilih terus menggelar aksi pembangkangan hingga suara mereka diakui secara nyata.
Taktik demonstrasi yang awalnya sebatas aksi duduk dan pemblokiran gerbang masuk sekolah pun bergeser menjadi konfrontasi yang destruktif. Penutupan akses gedung berkembang menjadi pembakaran bak sampah di jalanan, sebelum akhirnya api menyulut sejumlah sayap bangunan sekolah. Suasana anarki bahkan memuncak di Marseille, di mana seorang kepala sekolah disiram bahan bakar bensin oleh sekelompok siswa yang emosional. Kendati korban selamat dari sambaran api, cedera fisik yang dideritanya menjadi sinyal bahaya bahwa amarah generasi muda telah melampaui kendali rasional.
Lumpuhnya aktivitas pendidikan mendorong Perdana Menteri Sébastien Lecornu untuk segera menyelenggarakan rapat krisis darurat lintas kementerian. Pemerintah pusat menegaskan penolakannya terhadap aksi pembakaran dan vandalisme fasilitas publik. Sejumlah politisi konservatif dan pejabat parlemen secara terbuka menyuarakan dukungan moril bagi personel kepolisian yang terluka saat bertugas, sembari menuntut pemulihan ketertiban umum dan penegakan hukum tanpa kompromi.
Akan tetapi, arus simpati terhadap tuntutan para siswa tidak surut begitu saja. Partai politik sayap kiri, La France Insoumise (LFI), mengumumkan pembelaan resmi terhadap gerakan pelajar ini. Dukungan serupa juga datang dari kalangan guru sekolah negeri yang menolak diam melihat murid-murid mereka dipukuli di ruang publik. Sebagian besar tenaga pengajar memaklumi kemarahan anak didik mereka sebagai konsekuensi logis dari pengabaian kebijakan publik yang berlangsung bertahun-tahun. Kendati tidak membenarkan aksi pembakaran gedung, para pendidik memandang bahwa tuntutan mendasar para siswa mengenai lingkungan belajar yang aman dan terawat merupakan hak konstitusional yang tidak dapat ditawar.
Di tengah pertarungan narasi antara ketertiban sipil dan hak atas pendidikan yang bermartabat, krisis sekolah menengah ini mulai bergeser ke ranah politik praktis. Penanganan represif yang dijalankan pemerintah dinilai hanya menambah luka batin para pemuda. Pada saat yang sama, berbagai kekuatan politik mulai memanfaatkan gejolak generasi muda ini sebagai bahan bakar perdebatan strategis dan komoditas kampanye menjelang kontestasi pemilihan presiden Prancis tahun 2027.
