Eskalasi konflik di Timur Tengah yang kian memanas serta manuver konsolidasi kekuatan ekonomi dalam forum BRICS belakangan ini kembali menyorot keakraban Teheran dan Beijing. Di tengah himpitan sanksi ekonomi dan tekanan diplomatik Barat, kemitraan strategis Iran dan Tiongkok—mulai dari komitmen investasi jangka panjang, penguatan koridor logistik Eurasia, hingga transaksi minyak berbasis petroyuan—terus menunjukkan ketahanannya.
Sebagian besar pengamat dan media Barat buru-buru menyimpulkan dinamika ini sebagai pernikahan sejenis realpolitik. Kemitraan Teheran-Beijing dianggap sekadar persekutuan pragmatis dua rezim otokratis yang kebetulan memiliki musuh bersama: hegemoni Amerika Serikat.
Namun, pembacaan yang melulu bersandar pada kacamata geopolitik konvensional mengandung keterbatasan. Analisis geopolitik arus utama cenderung mereduksi hubungan antarnegara sebatas kalkulasi angka, penguasaan jalur pasokan logistik, dan persaingan pengaruh militer. Ada dimensi lain yang luput dari pembacaan yang serba instrumen tersebut, yakni dimensi geofilsafat. Dimensi ini, jika tidak disebut mendalam, bisa sangat komplementer.
Iran dan Tiongkok bukanlah negara-bangsa (nation-state) biasa yang lahir dari coretan garis batas buatan era pasca-Perang Dunia. Keduanya adalah negara peradaban (civilization-states)—Persia dan Sinik—yang memiliki memori kolektif, kosmologi, dan cara pandang atas ruang yang telah mengakar ribuan tahun.
Di permukaan, peta geopolitik memang menampilkan kalkulasi angka yang telanjang. Tiongkok adalah raksasa manufaktur yang menyerap sekitar 90% ekspor minyak Iran di tengah blokade sanksi AS, sementara Iran menjamin pasokan energi murah untuk Tiongkok. Kemitraan Strategis Komprehensif 25 Tahun yang diteken kedua negara pada 2021 bahkan memproyeksikan investasi Tiongkok hingga bernilai US$400 miliar di sektor infrastruktur dan energi Iran.
Ruang, dalam kacamata geopolitik modern ini, dipahami secara instrumental. Selat Hormuz, Laut Cina Selatan, dan koridor darat Asia Tengah dibaca sebagai nodes atau titik-titik krusial pertahanan dan logistik.
Namun, jika hubungan Teheran dan Beijing hanya ditopang oleh transaksi pragmatis, persekutuan ini mestinya sangat rapuh. Tiongkok tetap berbisnis ketat dengan negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan UEA, sementara Iran pun bersikap sangat protektif agar kedaulatan ekonominya tidak terjerat oleh ketergantungan neokolonial baru dari Beijing. Lantas, apa yang menopang daya tahan imajinasi kolektif dari poros ini?
Menelusuri Lapisan Geofilsafat
Di sinilah geofilsafat bekerja. Jika geopolitik bertumpu pada pertanyaan “siapa menguasai apa?”, maka geofilsafat mempertanyakan “bagaimana suatu peradaban memaknai tanah, tempat, dan keberadaan mereka di atas bumi?”
Bagi Tiongkok, imajinasi tentang ruang dibentuk oleh kosmologi kuno Tianxia (“Semua di Bawah Langit”)—sebuah gagasan yang belakangan direvitalisasi oleh filsuf Tiongkok kontemporer, Zhao Tingyang. Berbeda dengan sistem Westphalia Barat yang membagi dunia lewat garis batas kaku dan kedaulatan yang saling terisolasi, Tianxia melihat ruang sebagai jaring-jaring konektivitas organik yang mengutamakan harmoni pusat-pinggiran dan keterhitungan tatanan sosial. Tiongkok tidak memandang daratan Eurasia sebagai wilayah yang harus ditaklukkan lewat ekspansi dogma agama atau nilai ideologis tunggal, melainkan ruang ekosistem yang diikat oleh pragmatisme material dan pertukaran.
Sementara bagi Iran, tanah tidak sekadar berdimensi material, tetapi juga eksistensial dan spiritual. Dipengaruhi oleh memori kebudayaan Iranshahr dan warisan historis Syiah, geofilsafat Iran melihat ruang sebagai medan ketahanan kultural, tempat di mana kedaulatan dan martabat diuji di hadapan peradaban lain. Tanah bagi Teheran adalah benteng perlawanan terhadap hegemon luar yang mencoba mendikte cara hidup mereka.
Ketika kedua kosmologi ini bertemu, terjadi reaktivasi memori sejarah kuno: Jalur Sutra. Kemitraan ini mendapat wadah konkret lewat integrasi megaproyek Belt and Road Initiative (BRI)—yang kini melibatkan lebih dari 140 negara—serta masuknya Iran secara resmi sebagai anggota penuh Shanghai Cooperation Organization (SCO). Jauh sebelum hukum internasional Barat lahir dan merapikan peta dunia, peradaban Persia dan Tiongkok telah bertukar komoditas, sains, dan gagasan tanpa perlu saling memaksakan universalisme nilai masing-masing.
Meretas Barat, Menatap Multipolaritas
Garis “antara” dalam pembacaan ini menyingkap benturan sekaligus perjumpaan yang unik. Di satu sisi, ada ketegangan antara teknokrasi efisiensi Tiongkok yang serba cepat dengan romantisme sejarah dan retorika ideologis Iran. Namun di sisi lain, kedua peradaban ini disatukan oleh rasa muak yang sama terhadap dominasi epistemik Barat.
Selama beberapa abad terakhir, dunia dipaksa percaya bahwa konsep kedaulatan, ruang, dan tata kelola internasional ala Westphalia—serta demokrasi liberal ala Euro-Amerika—adalah satu-satunya standar universal yang sah. Iran dan Tiongkok, melalui landasan geofilsafatnya masing-masing, menolak klaim tunggal tersebut.
Poros Teheran–Beijing bukan sekadar penyeimbang kekuatan politik (balance of power), melainkan penyeimbang cara pandang atas dunia (balance of worldviews). Keduanya sedang menegaskan bahwa dunia tidak bisa dipimpin oleh satu narasi tunggal yang seragam.
Pada akhirnya, membaca Iran dan Tiongkok menuntut kita untuk berani melangkah melampaui analisis politik harian. Geopolitik memberi instrumen taktis bagi kedua negara untuk bertahan di tengah tekanan global, tetapi geofilsafat-lah yang memberi mereka imajinasi jangka panjang (longue durée) dan ketahanan kultural.
Multipolaritas yang sedang tumbuh di era kita hari ini bukan sekadar pergeseran pusat pertumbuhan ekonomi dari Barat ke Timur. Ini adalah kembalinya era di mana cara-cara lama dalam memandang bumi, ruang, dan tatanan hidup bersama mulai bersuara kembali—menantang kita untuk melihat peta dunia bukan lagi sebagai papan catur yang sempit, melainkan sebagai hamparan peradaban yang kaya dan penuh kompleksitas.
