Ada satu hal yang sering kita anggap sebagai tanda kemajuan: semakin banyak layanan pemerintah yang bisa diakses secara digital. Sekilas, ini terdengar ideal. Warga tidak perlu datang ke kantor, mengantre, atau membawa setumpuk dokumen. Cukup membuka ponsel, masuk ke layanan yang dibutuhkan, lalu urusan selesai.
Tetapi ada pertanyaan yang menurut saya justru lebih penting: semakin digital, apakah pelayanan publik juga semakin sederhana? Pertanyaan ini penting dalam komunikasi politik Gen Z. Generasi yang sehari-hari terbiasa dengan teknologi tidak otomatis membutuhkan semakin banyak aplikasi. Justru karena terbiasa dengan teknologi, Gen Z tahu seperti apa layanan yang sederhana, cepat, dan mudah dipahami.
Pada 21 Januari 2026, Kementerian Komunikasi dan Digital menyebut ada sekitar 27 ribu aplikasi pemerintah yang tersebar di kementerian, lembaga, pusat, dan daerah. Pemerintah menyebut duplikasi aplikasi tersebut sebagai pekerjaan rumah besar dan mendorong integrasi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
Angka 27 ribu bukan hanya persoalan teknologi. Ia juga persoalan komunikasi politik. Ketika warga harus mencari sendiri aplikasi mana yang harus digunakan, akun mana yang harus dibuat, dan instansi mana yang harus dihubungi, masyarakat akhirnya dituntut memahami rumitnya birokrasi. Padahal, teknologi seharusnya membuat hubungan warga dengan negara lebih sederhana.
Gen Z Tidak Membutuhkan Pemerintah yang Viral
Ketika membicarakan kedekatan pemerintah dengan Gen Z, pembahasannya sering berhenti pada media sosial. Pemerintah dianggap harus aktif di TikTok, membuat video pendek, menggunakan bahasa yang santai, atau mengikuti tren.
Semua itu bisa membantu. Namun, menurut saya, itu bukan inti masalah. Pemerintah tidak harus menjadi influencer. Tidak semua kebijakan perlu dibuat viral. Tidak semua persoalan publik harus dikemas seperti konten hiburan.
Yang lebih penting adalah apakah warga dapat memahami kebijakan, menemukan layanan yang dibutuhkan, dan mengetahui apa yang harus dilakukan ketika membutuhkan bantuan negara.
Dalam konteks ini, komunikasi politik bukan hanya soal bagaimana pemerintah berbicara. Komunikasi politik juga soal seberapa mudah warga memahami pesan, memberi respons, dan mengetahui tindak lanjutnya.
Kita Sudah Memiliki Banyak Kepingan
Indonesia sebenarnya tidak mulai dari nol. Ada Satu Data Indonesia, kebijakan tata kelola data pemerintah yang bertujuan menghasilkan data berkualitas, mudah diakses, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi. Portal Satu Data Indonesia dikelola Bappenas dan diarahkan untuk mendukung transparansi, akuntabilitas, serta perencanaan pembangunan.
Ada pula SP4N-LAPOR!, kanal nasional untuk pengaduan dan aspirasi masyarakat. Sistem ini menyediakan tracking ID agar pelapor dapat memantau proses laporan. Artinya, Indonesia sudah memiliki contoh bahwa hubungan warga dengan pemerintah dapat dibuat lebih terlacak.
Masalahnya, berbagai kepingan tersebut belum selalu terasa sebagai satu pengalaman yang sederhana dari sudut pandang warga.
Bagi masyarakat, pertanyaannya bukan berapa banyak sistem yang ada di belakang layar. Pertanyaannya lebih sederhana: saya harus mulai dari mana? Siapa yang menangani? Kapan ada jawaban? Apa yang terjadi setelah saya melapor?
Satu Pintu dari Sisi Warga
Saya tidak membayangkan satu aplikasi raksasa yang memaksa semua layanan pemerintah berada di satu tempat. Yang lebih realistis adalah satu pintu dari sisi warga, sementara berbagai sistem tetap bekerja di belakang layar sesuai fungsi masing-masing.
Bayangkan seorang mahasiswa menemukan lampu jalan di sekitar kampusnya mati. Ia tidak perlu menebak layanan mana yang harus dipakai. Ia cukup masuk ke satu kanal resmi, memilih jenis masalah, mengirim lokasi, dan mendapatkan status yang jelas: Diterima. Diverifikasi. Diteruskan kepada instansi terkait. Sedang ditindaklanjuti. Selesai.
Sebenarnya, mekanisme pelacakan bukan gagasan yang asing. SP4N-LAPOR! sudah menggunakan tracking ID untuk membantu pelapor meninjau proses tindak lanjut laporan. Tantangannya adalah memperluas logika tersebut: bukan hanya pengaduan yang terlacak, tetapi komunikasi publik secara lebih luas.
Jangan Buat Warga Mengulang Data
Masalah berikutnya adalah data. Satu Data Indonesia dibangun dengan prinsip agar data pemerintah dapat dikelola secara lebih terpadu, memiliki standar yang jelas, dan dapat dibagipakaikan antarinstansi. Pada September 2026, Bappenas juga menekankan bahwa fragmentasi, akurasi, kemutakhiran, dan keterpaduan data masih menjadi tantangan dalam pengelolaan data nasional.
Karena itu, warga seharusnya tidak terlalu sering diminta mengulang informasi yang sebenarnya sudah diberikan kepada negara.
Namun, integrasi data tidak boleh berarti semua data pribadi warga bebas berpindah. Pemerintah tetap harus menjelaskan data apa yang digunakan, untuk tujuan apa, bagaimana keamanannya, dan siapa yang bertanggung jawab.
Sederhana bukan berarti sembarangan. Sederhana berarti sistem mengambil alih kerumitan yang seharusnya tidak perlu dibebankan kepada warga.
AI Boleh Membantu, tetapi Tidak Boleh Menghilangkan Tanggung Jawab
Kecerdasan artifisial dapat menjadi alat bantu dalam komunikasi politik masa depan. Pemerintah sendiri sedang menyiapkan kerangka tata kelola AI, termasuk Peta Jalan AI Nasional 2026–2029 dan aturan etika AI. Arah tersebut menekankan penggunaan AI yang etis, aman, transparan, dan bertanggung jawab.
AI dapat membantu menerjemahkan dokumen kebijakan yang panjang menjadi bahasa yang lebih mudah dipahami. Warga dapat bertanya: apa isi kebijakan ini, siapa yang terdampak, kapan berlaku, dan apa dasar hukumnya.
Tetapi AI tidak boleh menjadi alasan pemerintah berhenti menjawab. Dokumen asli harus tetap tersedia. Sumber harus dapat diperiksa. Instansi yang bertanggung jawab harus jelas. Jika AI memberikan penjelasan yang salah, warga harus tahu ke mana harus meminta klarifikasi. Teknologi seharusnya membuat pemerintah lebih mudah dipahami, bukan membuat pertanggungjawaban semakin kabur.
Manifesto Komunikasi Politik Gen Z
Gen Z sering diminta untuk lebih peduli terhadap politik. Menurut saya, tuntutan itu tidak cukup. Sistem politik juga harus menjadi lebih mudah dipedulikan. Jangan hanya membuat kebijakan. Jelaskan kebijakannya. Jangan hanya membuka layanan. Buat layanan itu mudah ditemukan.
Jangan hanya meminta masyarakat menyampaikan aspirasi. Beri tahu apa yang terjadi setelahnya. Jangan hanya mengumpulkan data. Gunakan data secara bertanggung jawab. Indonesia tidak kekurangan anak muda yang akrab dengan teknologi. Tantangannya adalah memastikan teknologi membuat hubungan antara negara dan masyarakat menjadi lebih sederhana, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Ukuran keberhasilan komunikasi politik bukan berapa banyak aplikasi yang dibuat atau berapa banyak konten yang viral. Ukuran yang lebih sederhana adalah ini: ketika warga membutuhkan negara, apakah negara mudah ditemukan, mudah dipahami, dan bersedia memberikan jawaban? Bagi saya, itulah komunikasi politik Gen Z yang lebih masuk akal untuk Indonesia masa depan.
