Tiga bulan telah berlalu sejak deru bom di Gaza mereda, namun berhentinya serangan tidak serta-merta mengakhiri penderitaan yang ada. Dengan lebih dari 90.000 ton bom yang telah dijatuhkan, Gaza kini terkubur di bawah 60 juta ton puing, menyisakan pemandangan zona perang yang rata dengan tanah. Di tengah kehancuran ini, Donald Trump—yang menjuluki dirinya sebagai “Presiden Damai”—hadir membawa visi besar yang ia sebut sebagai “Gaza Baru.” Melalui proposal yang dipamerkan di Davos, Trump memamerkan sebuah cetak biru penuh warna yang ambisius sekaligus kontroversial.
Dalam visi tersebut, Gaza tidak lagi digambarkan sebagai tanah konflik, melainkan sebuah peta tata ruang yang rapi. Zona kuning dialokasikan untuk perumahan, sementara zona hijau akan diisi oleh taman-taman asri, lahan pertanian, hingga arena olahraga. Sektor ekonomi ditandai dengan warna cokelat yang mencakup pabrik, pusat data, dan kompleks industri, yang didukung oleh pusat logistik serta jaringan kereta api berwarna biru tua. Tak ketinggalan, pelabuhan di zona biru muda dan bandara di zona abu-abu dirancang untuk menghidupkan kembali konektivitas wilayah ini. Namun, yang paling mencolok adalah garis panjang magenta di sepanjang pesisir: sebuah zona pariwisata mewah yang rencananya akan dipenuhi oleh 180 gedung pencakar langit.
Visi Trump ini pada dasarnya adalah upaya mengubah Gaza menjadi oase kemewahan di Asia Barat. Dengan gaya bicaranya yang khas, ia kembali menegaskan obsesinya terhadap potensi lahan tersebut sebagai aset real estat yang luar biasa. Baginya, kunci utama dari proyek ini adalah lokasi. Trump membayangkan bahwa lokasi di tepi laut yang indah ini bisa mengubah nasib banyak orang yang hidup dalam kemiskinan menjadi serba berkecukupan. Ia terpukau oleh pemandangan lautnya, meyakini bahwa Gaza memiliki potensi properti yang sangat langka dan tidak dimiliki oleh banyak tempat lain di dunia.
Sejujurnya, sulit dipercaya betapa tidak pekanya visi ini terhadap realitas yang ada. Menyodorkan konsep pusat data dan gedung pencakar langit di tengah duka Gaza adalah sebuah “ketulian nada” yang luar biasa. Saat ini, Gaza telah kehilangan lebih dari 70.000 jiwa; rakyatnya bertahan hidup di kamp pengungsian dengan bantuan yang sangat minim, sementara wilayah mereka masih dalam cengkeraman kendali Israel. Yang mereka butuhkan saat ini bukanlah infrastruktur digital canggih, melainkan kebutuhan dasar: makanan, obat-obatan, stabilitas, dan rumah untuk bernaung.
Selain persoalan kemanusiaan, rencana ini terbentur tembok besar tantangan logistik. Masalah utamanya adalah Hamas yang hingga kini belum melucuti senjata. Trump sendiri telah menebar ancaman keras: menyerah atau tamat. Ia berargumen bahwa meski kelompok ini seolah “lahir dengan senjata di tangan,” mereka tidak punya pilihan lain selain menyerah. Tanpa pelucutan senjata total, seluruh rencana megah ini hanyalah angan-angan yang mustahil dimulai.
Tantangan berikutnya yang tak kalah pelik adalah soal pendanaan. Jared Kushner, menantu Trump, memperkirakan butuh dana sekitar $25 miliar hanya untuk memulihkan infrastruktur dasar—angka yang hampir pasti akan membengkak jauh lebih besar di lapangan. Namun, bagi Kushner, membangun kota untuk jutaan orang dalam tiga tahun tampak seperti perkara mudah. Ia membayangkan “Gaza Baru” sebagai destinasi industri dengan tingkat penyerapan tenaga kerja 100%, sebuah tempat di mana rakyat Gaza bisa mengejar aspirasi mereka. Namun, di balik narasi optimis itu, terselip kenyataan pahit: membangun impian di atas reruntuhan perang tidak semudah membalikkan telapak tangan.
Namun, ada satu realitas pahit yang terlupakan: Gaza bukanlah Abu Dhabi atau Jeddah yang stabil. Ini adalah zona perang yang masih membara. Pertanyaannya, investor swasta mana yang cukup berani mempertaruhkan modal di tengah ketidakpastian sedalam itu? Sulit membayangkan negara-negara Teluk akan bersedia mengucurkan dana tanpa adanya jaminan solusi dua negara. Inilah celah fatal dalam rencana tersebut. Terlebih lagi, ada nasib dua juta warga Gaza yang dipertaruhkan. Ke mana mereka harus pergi saat pembangunan raksasa ini berjalan? Dan yang paling ironis, apakah ada yang peduli untuk bertanya apa keinginan mereka? Rencana ini seolah ingin memberi mereka sebuah kota modern, namun merampas hak mereka atas sebuah negara.
Ambisi ini semakin terlihat jelas melalui peluncuran “Piagam Dewan Perdamaian” milik Trump. Meski awalnya dibentuk dengan dalih membantu Gaza—sehingga sempat mendapat lampu hijau dari Dewan Keamanan PBB—Trump justru memperluas cakupannya hingga nama Gaza sendiri lenyap dari piagam tersebut. Alih-alih fokus pada kemanusiaan, badan ini tampak ingin menjadi “PBB tandingan” untuk menyelesaikan sengketa dan membangun aliansi baru di bawah kendalinya sendiri.
Namun, respons dunia ternyata cukup dingin. Dari 60 negara yang diundang, dan 35 yang diharapkan hadir, nyatanya hanya 20 negara yang menampakkan diri. Sekutu-sekutu besar dari Eropa, India, hingga kekuatan seperti China dan Rusia, memilih untuk tidak terlibat. Ketidakpastian ini berakar pada struktur dewan itu sendiri yang dianggap menyimpang dari prinsip kesetaraan global. Jika organisasi internasional biasanya menjunjung kedudukan yang sama antar pemimpin, dewan versi Trump ini justru sebaliknya: ia memposisikan dirinya sebagai ketua seumur hidup yang memegang kendali penuh untuk mengundang, memecat anggota, hingga mengatur agenda sesuka hati.
Sifat otoriter dari konsep ini sangat terlihat dari bagaimana Trump memperlakukan Kanada. Hanya dalam waktu seminggu setelah Perdana Menteri Mark Carney menerima undangan untuk bergabung, Trump secara sepihak membatalkan undangan tersebut tanpa konsultasi ataupun pemungutan suara dengan anggota dewan lainnya. Alasannya sederhana namun mengkhawatirkan: Carney pernah melontarkan kritik terhadapnya. Hal ini menjadi sinyal merah bagi dunia bahwa dewan ini bukan tentang diplomasi, melainkan tentang kepatuhan mutlak pada satu sosok.
Keanehan dewan ini tidak berhenti di situ. Skema keanggotaannya menyerupai model bisnis berbayar; gratis untuk tiga tahun pertama, namun setelahnya setiap negara harus menyetor uang sebesar $1 miliar. Meski syaratnya tergolong berat, beberapa negara seperti Israel, Hungaria, hingga Pakistan telah resmi bergabung. Kehadiran Pakistan di sini sangat mencuri perhatian. Perdana Menteri Shehbaz Sharif terbang ke Davos untuk menandatangani piagam tersebut, namun ia tidak datang sendirian—ia didampingi oleh panglima militernya, Asim Munir.
Kehadiran sosok militer di forum ekonomi seperti Davos tentu mengundang tanda tanya besar. Di tengah krisis ekonomi di mana Pakistan bahkan kesulitan membiayai kebutuhan dasar rakyatnya, kehadiran sang panglima seolah menegaskan siapa pemegang kendali sebenarnya di negara tersebut. Pertanyaan besarnya adalah: bagaimana mungkin negara yang sedang krisis bisa membayar iuran $1 miliar? Besar kemungkinan Islamabad hanya mengambil “keanggotaan sementara” untuk sekadar menyenangkan Trump selama ia menjabat, sebuah strategi diplomasi klasik demi menjaga hubungan baik.
Pada akhirnya, dewan ini menciptakan dilema global yang pelik bagi negara-negara lain. Menolak Trump berarti mengambil risiko dikucilkan oleh sang mantan presiden, namun menerima undangannya berarti tunduk pada “PBB pribadi” miliknya. Kini, dunia hanya bisa menyaksikan bagaimana ambisi besar ini akan terurai seiring berjalannya waktu.
