Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto di Sidang Tahunan MPR RI 2025 menjadi momen penting di peringatan 80 tahun kemerdekaan RI. Disampaikan dengan bahasa tegas dan penuh keyakinan, pidato ini tidak hanya melaporkan capaian pemerintahan, tetapi juga menjadi peta jalan menuju Indonesia yang berdaulat dan sejahtera.
Presiden Prabowo mengawali pidatonya dengan menyebut satu per satu presiden terdahulu—dari Soekarno hingga Joko Widodo—bukan sekadar formalitas, melainkan pengakuan tulus atas kontribusi mereka. Ia menegaskan bahwa setiap pemimpin telah memberikan sumbangsih berharga bagi pembangunan negeri ini: dari perjuangan mempertahankan kemerdekaan, membangun fondasi ekonomi, melewati krisis multidimensi, hingga mempercepat konektivitas dan hilirisasi industri.
Di balik kata-kata itu tersirat pesan penting: membangun bangsa bukan pekerjaan satu generasi. Ibarat sebuah estafet, tongkat kepemimpinan harus berpindah tangan tanpa terjatuh. Generasi sekarang tak bisa mengabaikan kerja keras generasi sebelumnya. Dengan menghormati jejak pendahulu, kita mengakui bahwa sejarah adalah guru terbaik dalam menentukan langkah ke depan.
Sikap ini menjadi kontras dengan tren politik yang kadang terjebak dalam narasi “memulai dari nol” setiap kali pergantian kepemimpinan. Prabowo mengajak seluruh elemen bangsa untuk melanjutkan yang sudah baik, memperbaiki yang kurang, dan tidak terjebak dalam ego sektoral. Karena pada akhirnya, tujuan kita sama: menggapai cita-cita kemerdekaan.
Demokrasi Khas Indonesia
Dalam dunia yang penuh polarisasi, di mana perbedaan pandangan sering berujung pada perpecahan, Prabowo mengingatkan tentang “demokrasi khas Indonesia” yang berlandaskan budaya kekeluargaan, gotong royong, dan tenggang rasa.
Demokrasi, dalam pandangannya, bukanlah arena untuk saling menjatuhkan, melainkan ruang untuk saling menguatkan. Ia menolak model demokrasi yang penuh caci maki, hujatan, dan kebencian, karena itu bertentangan dengan jati diri bangsa. Demokrasi yang sehat justru lahir dari keterbukaan, transparansi, dan keberanian untuk mengkritik tanpa merusak.
Pesan ini penting, karena di tengah derasnya arus media sosial dan informasi instan, ruang publik kita sering terjebak pada narasi negatif. Prabowo menantang bangsa ini untuk kembali pada akar budaya: musyawarah, saling menghormati, dan mengutamakan persatuan.
Ketegasan dalam Pemberantasan Korupsi
Tak ada yang lebih berani daripada seorang pemimpin yang mau menyingkap kelemahan rumahnya sendiri. Dalam pidatonya, Prabowo secara gamblang mengakui bahwa praktik korupsi masih merasuki berbagai lini birokrasi dan institusi negara. Namun, pengakuan ini tidak berhenti pada retorika. Ia melaporkan bahwa dalam 299 hari pemerintahannya, negara berhasil menyelamatkan Rp300 triliun anggaran dari potensi penyelewengan.
Langkah ini bukan sekadar penghematan, melainkan pergeseran paradigma. Dana yang biasanya “bocor” kini dialihkan ke program produktif: pembangunan infrastruktur pangan, pendidikan, dan kesehatan yang langsung dirasakan rakyat.
Pesan yang hendak disampaikan jelas: efisiensi dan integritas bukan “omon-omon”. Pemberantasan korupsi harus menjadi gerakan nasional, bukan hanya tugas KPK atau aparat hukum, melainkan juga komitmen moral setiap pejabat dan warga negara.
Pangan, Gizi, dan Senyum Petani
Di tengah isu geopolitik global yang mempengaruhi harga pangan dunia, Prabowo menempatkan ketahanan pangan sebagai prioritas. Ia memaparkan capaian surplus beras nasional lebih dari 4 juta ton—tertinggi dalam sejarah Indonesia. Harga gabah yang stabil di Rp 6.500 per kilogram membuat petani kembali tersenyum, sebuah indikator sederhana namun sarat makna bagi kesejahteraan.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) juga menjadi sorotan. Dalam waktu kurang dari setahun, program ini telah menjangkau 20 juta anak sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Dampaknya terasa langsung: angka kehadiran sekolah meningkat, prestasi belajar membaik, dan perekonomian desa bergeliat karena melibatkan petani, nelayan, peternak, dan UMKM sebagai pemasok bahan pangan.
Prabowo mengingatkan bahwa pangan bukan sekadar komoditas, melainkan hak dasar. Bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memberi makan rakyatnya dengan hasil produksi sendiri. Ketahanan pangan adalah pondasi kedaulatan.
Membuka Pintu Masa Depan
Memutus rantai kemiskinan tidak cukup dengan bantuan tunai atau program sementara. Prabowo memahami, solusi sejati adalah investasi jangka panjang pada pendidikan dan pemberdayaan ekonomi.
Pemerintah membangun 100 sekolah rakyat untuk keluarga berpenghasilan rendah, dengan target 200 sekolah tahun depan. Sekolah unggul Garuda didirikan untuk mencetak generasi unggul di bidang sains dan teknologi. Renovasi 13 ribu sekolah dan 1.400 madrasah dilakukan untuk memastikan kesetaraan fasilitas pendidikan.
Tak hanya itu, distribusi 288 ribu smart platform memungkinkan anak-anak di pelosok mengikuti pembelajaran dari guru terbaik secara daring. Langkah ini menutup kesenjangan kualitas pendidikan antara kota dan desa.
Di sisi ekonomi, pendirian 80.000 koperasi desa dan kelurahan menjadi strategi pemerataan. Koperasi ini tidak hanya memasarkan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, tetapi juga memberdayakan petani, nelayan, dan pelaku UMKM lokal.
Kedaulatan Bumi, Laut, dan Udara
Prabowo menunjukkan ketegasan luar biasa dalam menjaga sumber daya alam. Pemerintah berhasil menguasai kembali 3,1 juta hektar lahan sawit ilegal, dan menargetkan penertiban lebih dari seribu tambang ilegal dengan potensi kerugian negara ratusan triliun rupiah.
Ia mengirim pesan tegas: tidak ada pihak yang kebal hukum, termasuk dari lingkaran terdekat atau partai pendukungnya. Prinsip ini menjadi fondasi bagi kedaulatan ekonomi—bahwa kekayaan alam harus dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945.
Kedaulatan juga diperkuat dengan peningkatan postur pertahanan. Penambahan komando militer baru, satuan pasukan khusus, dan brigade marinir memastikan Indonesia siap menghadapi ancaman terhadap wilayah dan sumber daya.
Diplomasi yang Berwibawa
Di panggung internasional, Indonesia di bawah Prabowo menegaskan politik luar negeri bebas aktif. Keputusan bergabung dengan BRICS, penyelesaian perundingan dagang dengan Uni Eropa, serta peran aktif memperjuangkan kemerdekaan Palestina memperlihatkan Indonesia sebagai negara yang berani namun bersahabat.
Prabowo menghidupkan prinsip “seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak.” Diplomasi Indonesia diarahkan untuk memperkuat persahabatan, menghindari konflik, dan memanfaatkan kerja sama strategis demi kepentingan nasional.
Rakyat Bahagia
Prabowo menutup pidatonya dengan visi sederhana namun sarat makna: wong cilik iso gemuyu—rakyat kecil bisa tersenyum karena memiliki pekerjaan, penghasilan layak, pendidikan, kesehatan, dan rasa aman.
Pidato Kenegaraan 2025 menjadi ajakan bersatu dan bekerja mewujudkan kemerdekaan yang nyata di kehidupan rakyat. Jika konsisten dijalankan, pada usia 100 tahun kemerdekaan, Indonesia akan menjadi negara berdaulat, adil, makmur, dan bermartabat.
