Pemerintah Indonesia bersiap melangkah lebih agresif dalam pembiayaan pembangunan tahun 2025. Kementerian Keuangan menargetkan penarikan pinjaman luar negeri bruto mencapai Rp216,5 triliun, melonjak 219 persen dari target tahun sebelumnya yang hanya Rp67,75 triliun. Setelah dikurangi pembayaran cicilan pokok, posisi pinjaman neto diperkirakan berada di kisaran Rp128,12 triliun.
Kenaikan ini bukan tanpa alasan. Dana segar dari pinjaman luar negeri akan digunakan untuk membiayai berbagai program strategis pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang sudah tercantum dalam APBN 2025, mulai dari pembangunan infrastruktur, penguatan pendidikan, hingga pemberdayaan ekonomi daerah. Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan, meski angkanya melonjak tajam, langkah ini tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur. Ia menekankan bahwa setiap penambahan utang akan mempertimbangkan defisit APBN, likuiditas pemerintah, dinamika pasar keuangan global, serta keseimbangan antara biaya dan risiko utang.
Kebijakan ini juga dibarengi dengan pembenahan sistem pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri (PHLN). Pemerintah kini mengandalkan teknologi digital yang memungkinkan pemantauan aliran dana secara real-time, mulai dari proses pengajuan pencairan hingga pelaporan penggunaan. Integrasi antara sistem SAKTI dan Client Portal for Disbursement (CPD) membuat proses menjadi lebih cepat, proyeksi kebutuhan dana lebih akurat, dan risiko dana mengendap atau idle cash bisa ditekan.
Di lapangan, pencairan dana PHLN dilakukan melalui tiga mekanisme. Pertama adalah Rekening Khusus atau revolving account di Bank Indonesia atau bank tertentu, yang memungkinkan saldo kembali terisi setelah pertanggungjawaban diterima donor. Kedua adalah pembayaran langsung atau direct payment kepada kontraktor atau pemasok barang dan jasa, yang menghindarkan dana dari risiko mengendap di rekening pemerintah. Ketiga adalah Letter of Credit (L/C) yang lazim digunakan untuk membiayai impor barang dan jasa.
Sektor pendidikan menjadi salah satu penerima manfaat terbesar dari PHLN tahun ini. Beberapa proyek besar yang dibiayai antara lain Proyek AKSI di Universitas Malikussaleh, Universitas Jambi, Universitas Riau, dan Universitas Pendidikan Indonesia, dengan total pinjaman 200 juta dolar AS dan realisasi penarikan sekitar 46,45 persen hingga pertengahan tahun. Ada pula Proyek HETI di Institut Teknologi Sepuluh Nopember dan Universitas Lampung, yang memiliki total pinjaman 79,47 juta dolar AS, namun realisasi penarikannya masih rendah di kisaran 7,02 persen. Pemerintah mendorong percepatan penarikan agar target proyek bisa tercapai sebelum tenggat waktu pencairan berakhir.
Namun, modernisasi sistem belum sepenuhnya menghilangkan tantangan. Masalah dana mengendap masih terjadi, terutama di rekening khusus yang memerlukan proses pertanggungjawaban sebelum saldo bisa dipulihkan. Penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun atau slow back loaded juga menjadi masalah klasik, begitu pula dengan laporan pertanggungjawaban yang terlambat atau adanya pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan donor sehingga harus dikembalikan. Selain itu, ketidaktepatan proyeksi kebutuhan dana sering membuat rencana penarikan dan realisasi tidak sinkron.
Untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Koordinasi intensif antara Kementerian Keuangan dan kementerian/lembaga pelaksana proyek akan diperkuat untuk memastikan perencanaan penarikan lebih akurat. Proses verifikasi dokumen penarikan dan pelaporan akan dipercepat, integrasi data antar sistem akan dioptimalkan, dan pelatihan bagi satuan kerja pelaksana proyek akan ditingkatkan agar mereka memahami prosedur penarikan dan pelaporan dengan baik.
Sri Mulyani menekankan bahwa kenaikan target pinjaman luar negeri bukanlah sinyal pemerintah ingin berutang tanpa batas. Sebaliknya, kebijakan ini diambil dengan prinsip kehati-hatian untuk menjaga keberlanjutan fiskal. Menurutnya, pembiayaan utang yang terkelola dengan baik dapat menjadi pendorong pembangunan tanpa membebani generasi mendatang.
Jika strategi ini berjalan sesuai rencana, manfaatnya akan terasa langsung oleh masyarakat. Peningkatan kualitas pendidikan tinggi akan mencetak sumber daya manusia yang lebih kompeten. Modernisasi kampus dan laboratorium akan memperkuat riset dan inovasi. Teknologi pembelajaran yang lebih canggih akan mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mengakses informasi. Selain itu, proyek-proyek fisik yang dibiayai dari PHLN akan menciptakan lapangan kerja di sektor konstruksi dan jasa pendukung di berbagai daerah.
Pemerintah menargetkan rasio pencairan proyek prioritas di atas 90 persen, mengurangi jumlah idle cash di rekening khusus, dan menghilangkan pola penyerapan anggaran yang menumpuk di akhir tahun. Digitalisasi di semua proyek PHLN diharapkan menjadi kunci untuk mencapai target ini.
Dengan kombinasi pembiayaan besar dan pengelolaan yang lebih modern, pemerintah berharap PHLN dapat menjadi instrumen pembiayaan yang efektif sekaligus memberi dampak nyata bagi pembangunan nasional. Tantangannya sekarang adalah memastikan semua langkah strategis ini berjalan mulus di tengah dinamika ekonomi global yang tak selalu bisa diprediksi.
