Transaksi digital kini bukan lagi hal baru, bahkan beberapa warung hingga pedagang kaki lima sudah menggunakan kode QR sebagai alat transaksi menggantikan penggunaan uang tunai. Hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan dalam perilaku ekonomi masyarakat, di mana teknologi mulai mempengaruhi aspek dasar dari kegiatan transaksi.
Pedagang di pasar tradisional kini tidak lagi sibuk menyiapkan uang untuk kembalian. Cukup tunjukkan kode QR, pembeli bisa melakukan pembayaran melalui ponsel. Namun, terlepas dari keuntungannya, banyak UMKM yang masih menghadapi tantangan dalam penerapannya.
Mampukah QRIS benar-benar menjadi jalan bagi UMKM menuju ekonomi digital atau hanya akan menjadi simbol digitalisasi yang tak menyentuh kebutuhan tingkat paling dasar pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah?
QRIS dan Ekonomi Digital Indonesia
Pemerintah Indonesia tengah mengupayakan transformasi digital secara menyeluruh, salah satunya sistem pembayaran nasional. QRIS (Quick Response Code Indonesian Standard) ditetapkan sebagai standar nasional untuk transaksi digital berbasis kode QR yang berfungsi sebagai instrumen utama dalam upaya terebut.
QRIS adalah sistem pembayaran digital yang memungkinkan semua aplikasi dompet digital digunakan melalui satu kode QR yang diciptakan oleh Bank Indonesia dengan tujuan sederhana, tetapi krusial, yaitu untuk menyatukan berbagai platform pembayaran agar transaksi menjadi lebih cepat, lebih efisien, dan inklusif, tidak hanya untuk masyarakat kota, tetapi juga untuk pelaku usaha kecil di seluruh wilayah Indonesia.
Bank Indonesia turut membantu upaya transformasi digital dengan mendukung pertumbuhan QRIS ke berbagai bidang, seperti pendidikan, transportasi, dan sosial. Melalui QRIS, konsumen cukup memindai satu kode untuk membayar melalui aplikasi apa pun, dan pelaku usaha bisa menerima pembayaran dari berbagai platform dengan mudah.
Digitalisasi UMKM Melalui QRIS
UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap PDB Indonesia dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Namun sayangnya, sektor ini juga menjadi yang paling rentan tertinggal dalam arus digitalisasi. Di sinilah QRIS seharusnya terlibat dalam memainkan peran strategis, tidak sekadar sebagai alat pembayaran, tetapi sebagai pintu masuk UMKM ke dalam ekonomi digital. Selain itu, QRIS menawarkan kemudahan bagi pelaku usaha untuk dapat mencatat transaksi secara otomatis, mengakses layanan keuangan formal, seperti pinjaman bank dan program pembiayaan pemerintah, serta memperluas basis pelanggan melalui integrasi dengan transaksi digital. UMKM yang sebelumnya tidak terdata secara finansial pun perlahan dapat menjadi bagian dari sistem yang memiliki potensi besar.
Realita Tantangan Pada UMKM
Meski potensinya besar, penggunaan QRIS di kalangan UMKM masih menghadapi banyak tantangan. Banyak pelaku usaha belum memiliki perangkat yang memadai, belum memahami cara kerja aplikasi pembayaran digital, dan tidak mendapatkan pendampingan langsung dalam penggunaannya. Tantangan ini tidak hanya terjadi di pelosok desa, tetapi juga di kota kecil dan pasar tradisional. Di Wilayah-wilayah terpencil, masalah infrastruktur, seperti jaringan internet dan sinyal menjadi hambatan utama. Belum lagi persoalan kepercayaan dan kebiasaan. Banyak UMKM merasa QRIS terlalu rumit atau merasa “bukan untuk mereka”.
Menurut data Bank Indonesia, hingga pertengahan 2023, jumlah merchant QRIS sudah mencapai lebih dari 26 juta, akan tetapi kesenjangan adopsinya masih terlihat signifikan antara kota dan desa. Tantangan ini menunjukkan bahwa digitalisasi bukanlah soal teknologi semata, tetapi juga soal kesiapan sosial dan budaya. QRIS bisa saja tersedia, tetapi tanpa pendampingan, edukasi, dan pendekatan yang sesuai dengan konteks lokal, maka inovasi ini hanyalah pajangan yang tidak bermakna. Maka, persoalannya bukan lagi “kenapa mereka belum beralih ke digital”, tetapi “sudahkan jalannya dipermudah?”.
Optimalisasi dengan Inklusi, Edukasi, dan Akses yang Merata
Optimalisasi QRIS tidak cukup bila selalu mengandalkan perluasan teknis. Perlu adanya strategi literasi digital yang masif, pendampingan yang konsisten, serta proses aktivasi yang lebih sederhana. Pemerintah daerah, komunitas bisnis, dan penyedia layanan keuangan perlu bekerja sama mendampingi UMKM, bukan sekadar menyediakan alat.
Sejumlah program seperti pelatihan digitalisasi UMKM oleh OJK dan BI di berbagai daerah harus dilakukan dalam mendorong adopsi QRIS. Pendekatan berbasis komunitas dan penggunaan konteks lokal perlu diperluas agar tidak terjebak dalam strategi satu arah yang terlalu teknokratis. Insentif juga memegang peran penting, mulai dari pembebasan biaya transaksi sementara hingga subsidi perangkat. Tanpa adanya keberpihakan dan kemudahan akses, QRIS hanya akan menjadi fitur digital yang ramai di kota-kota besar, bukan sebagai alat transaksi bagi jutaan pelaku usaha kecil di seluruh Indonesia.
QRIS menjadi simbol kesiapan ekonomi rakyat memasuki era digital. Bila prosesnya dikelola dan didampingi dengan baik, UMKM tidak hanya bertahan, melainkan juga berpotensi memimpin perekonomian di masa depan. Namun, untuk mewujudkan visi tersebut, penerapan QRIS harus benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat tingkat paling dasar, termassuk dalam hal literasi digital, kemudahan akses, dan keberpihakan nyata.
Digitalisasi tidak boleh menjadi proyek elit bagi kalangan tertentu saja, tetapi harus menjadi jalan yang bisa dilalui oleh seluruh lapisan masyarakat. Jika tidak, UMKM akan terus dituntut untuk berlari, sementara lintasan digitalnya belum sepenuhnya disiapkan secara merata.
