Dunia pendidikan Indonesia memasuki babak baru di bawah kepemimpinan pemerintahan Prabowo-Gibran yang memiliki ambisi besar dalam menyiapkan generasi emas. Keseriusan dalam menangani pendidikan terlihat dari pembentukan tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek), serta Kementerian Kebudayaan (Kemenkebud). Dengan adanya tiga kementerian ini, diharapkan sistem pendidikan nasional menjadi lebih terfokuskan dan efektif dalam membangun kualitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Keberadaan ketiga kementerian tersebut membawa harapan besar bagi dunia pendidikan, yaitu mampu meningkatkan kualitas pendidikan. Melalui kebijakan yang mendukung Asta Cita sebagai misi pemerintahan salah satunya makan bergizi gratis (MBG) yang menjadi kebijakan nasional. Program ini diharapkan dapat meningkatkan asupan gizi siswa dan menunjang kegiatan belajar mengajar. tetapi dalam implementasinya masih menghadapi berbagai kendala.
Beberapa kritik yang muncul terkait program ini adalah menu makanan yang kurang sesuai dengan selera siswa, distribusi yang kurang tepat sasaran, serta kekhawatiran masyarakat mengenai efektivitasnya. Beberapa pihak bahkan menilai bahwa alokasi dana untuk program ini lebih baik digunakan untuk menunjang pendidikan gratis yang lebih merata.
Selain itu, isu pemangkasan anggaran pendidikan menjadi salah satu permasalahan yang cukup memprihatinkan. Pemangkasan anggaran ini berisiko menghambat berbagai program pendidikan yang seharusnya menjadi prioritas dalam membangun sumber daya manusia yang unggul. Indonesia sedang berkomitmen untuk mencetak generasi emas, tetapi dengan efisiensi anggaran dana pendidikan muncul kekhawatiran.
Jangan sampai karena pemangkasan anggaran pendidikan dan kebijakan yang tidak tepat, Indonesia harus mengubur impiannya untuk menciptakan generasi emas. Masa depan bangsa bergantung pada pendidikan yang di bangun hari ini.
Jika pemerintah benar-benar serius dalam mewujudkan visi besar ini, maka setiap kebijakan yang diambil harus berbasis pada kepentingan jangka panjang dan bukan hanya untuk memenuhi target politik sesaat. Pendidikan adalah investasi jangka panjang yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab agar dapat menghasilkan generasi yang mampu membawa Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
Tidak hanya itu, dinamika lain yang muncul adalah adanya permasalahan teknis dalam pelaksanaan seleksi masuk perguruan tinggi. Beberapa sekolah terlambat dalam melakukan pendaftaran Seleksi Nasional Berdasarkan Prestasi (SNBP), yang menyebabkan banyak siswa kehilangan kesempatan untuk mengikuti seleksi tersebut. Hal ini memicu gelombang protes dari sejumlah siswa di berbagai daerah, yang merasa bahwa kelalaian administrasi dari pihak sekolah telah merugikan masa depan mereka. Kasus ini menunjukkan bahwa masih ada banyak aspek teknis dalam sistem pendidikan yang perlu diperbaiki.
Di sisi lain, fenomena pungutan liar di berbagai sekolah juga masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan. Meskipun pendidikan seharusnya menjadi hak bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, praktik pungli sering kali membebani orang tua murid, terutama mereka yang berasal dari kalangan ekonomi menengah ke bawah. Praktik ini bertentangan dengan semangat pemerataan pendidikan yang diusung oleh pemerintah dan menjadi salah satu tantangan yang harus segera diselesaikan.
Selain itu, kebijakan perubahan kurikulum yang terlalu sering terjadi juga menjadi salah satu kritik utama terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa setiap pergantian menteri sering kali diikuti dengan pergantian kurikulum, yang justru menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik, siswa, dan orang tua.
Idealnya, perubahan kurikulum dilakukan setelah periode waktu yang cukup, misalnya setiap sepuluh tahun, agar hasilnya dapat dievaluasi secara komprehensif. Perubahan yang terlalu cepat justru dapat menghambat proses belajar-mengajar karena belum sempat diuji efektivitasnya. Akibatnya, siswa dan guru harus terus beradaptasi dengan sistem yang belum tentu lebih baik dari sebelumnya.
Target Generasi Emas dengan Segala Dinamikanya
Dengan berbagai dinamika yang mewarnai dunia pendidikan Indonesia, komitmen dalam menyiapkan generasi emas seharusnya menjadi perhatian utama pemerintah. Tanpa pendidikan yang berkualitas dan sistem yang stabil, mustahil bagi Indonesia untuk menjadi bangsa yang maju. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis harus segera diambil agar sistem pendidikan yang sedang dirancang oleh kementerian terkait dapat berjalan secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Selain itu, perlu ada kebijakan yang lebih berorientasi pada peningkatan literasi dan numerasi siswa sejak dini. Banyak hasil penelitian yang menunjukkan bahwa kemampuan literasi dan numerasi siswa Indonesia masih tertinggal dibandingkan dengan negara lain. Hal ini menjadi alarm bagi pemerintah untuk segera memperbaiki metode pembelajaran agar lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan zaman.
Namun, dalam upaya menyiapkan generasi emas, pemerintah juga harus lebih terbuka terhadap kritik dan evaluasi dari masyarakat. Kebijakan yang dibuat harus mempertimbangkan realitas di lapangan dan bukan hanya berdasarkan kepentingan politik semata dalam memenuhi tergetnya.
Sebagai contoh, jika memang ada kritik terkait program makan bergizi gratis (MBG), maka pemerintah harus segera melakukan evaluasi dan perbaikan agar program tersebut benar-benar bermanfaat bagi siswa. Begitu pula dengan kebijakan kurikulum, seharusnya dilakukan kajian yang lebih mendalam sebelum diimplementasikan agar tidak menimbulkan kebingungan di kalangan pendidik dan siswa.
