Baiklah, kembali lagi soal khilafah. Hipotesis saya adalah mana lebih dulu diusahakan, apakah Khilafah untuk menegakkan Syariat Islam atau Syariat Islam untuk menegakkan Khilafah?
Dua varian hipotesis ini terus berkembang —ada yang berpandang khilafah dulu— ada yang bilang syariat Islam dulu- keduanya niscaya.
Pertengkaran ‘Islam simbolik’ dan ‘Islam substantif’ agaknya belum mereda bahkan ada tanda-tanda cenderung makin menguat dan menegang. Yang simbolik menghendaki semua harus syar’i dengan simbol-simbol yang melekat. Yang substantif menghendaki pada isi atau Islamicity index. Dielema ini seperti pertanyaan mana lebih dulu: ayam atau telur.
Para ulama dan cendekiawan Islam baik dari Amerika, Pakistan, Malaysia dan Indonesia sudah lama membincang hal demikian. Setidaknya Prof Fazlur Rahman, Prof Ismail Al Farouqy, Sayid Husen Nashr hingga Yusuf Qordhowi.
Dari Indonesia ada Buya HAMKA, Mr M Natsir dan muridnya Nurcholish Madjid, Johan Efendy, Prof Malik Fadjar, Prof Amien Rais, Gus Dur dan Buya Syafii Maarif. Membincang serius tentang Islam dalam kontek yang luas dan holistik, Jargon : ‘Islam Yes, Partai Islam No’ setidaknja menjadi monumen tentang kegagalan Islam politik yang bikin pecah belah sebagaimana telah terjadi di negara jazirah Arab dan teluk,
Muhammadiyah dan NU adalah cagar dimana Islam Substantif tegak. Pada dua ormas ini menghendaki Islamicity index bukan simbol. Kyai Dahlan tegas menyatakan bahwa dengan pendidikan maka syariat Islam bakal tegak.
Tahayul, bid’ah, khurafat akan hapus dengan makin baiknya pendidikan. Sebab itu Muhammadiyah melarang keras para pengurusnya aktif di politik kekuasaan— atau politik praktis. Dan terbukti capaian dari hipotesis Kyai Dahlan ini sungguh luar biasa dan langsung hadir pada kebutuhan umat tanpa gaduh.
Tapi jujur saya suka, sebab keduanya hanyalah soal ‘cara atau strategi’ bagaimana tegakkan syariat Islam dengan lebih cepat tapi efisien. Tentang cara atau strategi, ia adalah Ijtihad, boleh benar, boleh juga salah. Jadi tak perlu merasa paling benar sendiri.
Dua-duanya benar sebagai hasil ijtihad yang sahih dan legitimate. Khilafah bukan tujuan, tapi cara untuk tegakkan syariat. Sama juga republik, kerajaan, monarki juga cara untuk mendapat keadilan, kesejahteraan, kemerataan dan cara mengelola negara dengan baik berdasar prinsip kebenaran universal.
Disayangkan jika dua strategi yang sangat baik itu malah bertengkar sendiri. Sehingga tujuan akhirnya terlupa karena sibuk bicara teknis. Menganut kebenaran tunggal sehingga selain caranya adalah munkar. Yang didebatkan kemudian hanyalah cara, bukan tujuan.
Ada yang menjadikan politik kekuasaan sebagai panglima untuk tegakkan syariat. Ada yang berpandang pendidikan yang utama, ada pula ekonomi yang tepat. Semuanya bertujuan syariat Islam tegak. Menuju Islam kaffah.
Semua cara adalah niscaya. Tidak perlu merasa hanya caranya yang paling benar yang lain salah. Lantas bertengkar sesama pejuang penegak syariat. Sungguh ironis. Syariat Islam tak jadi tegak, sesama muslim mati bergelimpangan atas nama mujahid.
Saya lebih suka kelepon parutan kelapa muda berisi gula aren dimakan sambil baca Basmalah. Dibanding klepon di isi kurma dibungkus kafiyeh agar kental terlihat Arabnya
Tapi nanti dulu. Sebelum khilafah tegak, mari bersepakat: apakah ada jaminan kelepon masih boleh diperjualbelikan tidak diganti kurma atau buah thien, apakah sarung dan surjan masih boleh dipakai— apakah yasinan, tahlilan, megengan, sekatenan, sepasaran, mbruwah, nyadran, arak bedug masih boleh di rayakan atau hapus semua?
Percayalah. Syariat Islam tak bisa ditegakkan sendirian, tapi harus bersama-sama secara berjamaah tidak dianjurkan sendirian atau munfarid.
Saya kawatir sesama Muslim mati begelimpangan karena cara berbeda sebelum tujuan tercapai, atau mungkin juga bertengkar sesama Muslim sudah menjadi bagian dari jihad fi sabilillah. Entahlah.
