Bulan November, kampus-kampus di Indonesia sebagian besar telah diahadapkan dengan musim politik dimana gong kontestasi aktivis, ilmuan serta organisatoris kampus dipukul.
Politik kampus bukan lagi sekedar kontetasti kekuasaan tapi lebih dari itu, kampus telah menjadi arena rivalitas bagi organisasi-organisasi ekstra kampus untuk berlomba saling menunjukkan dominasi,pergerakan serta supremasi politiknya dengan saling mengekspos kader-kader terbaiknya untuk melanglang di kursi kekuasaan entah itu badan eksekutif mahasiswa ataupun dewan perwakilan mahasiswa beserta unit-unitnya.
Berkaca pada sejarah,“Organisasi Mahasiswa Ekstra Kampus (OMEK/ORMEK)” sebenarnya tidak memiliki definisi yang pasti. Secara yuridis, pemerintah hanya mengatur mengenai organisasi intra kampus melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 155/U/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi.
OMEK memiliki peranan penting dalam kehidupan kemahasiswaan di Indonesia. Pada masa Orde Lama, tidak dapat dipungkiri bahwa OMEK turut serta dalam menumbangkan PKI. Peran tersebut tercermin dengan keberadaan Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) yang merupakan hasil kesepakatan organisasi Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Sekretariat Bersama Organisasi-Organisasi Lokal (SOMAL), Mahasiswa Pancasila (Mapancas), dan Ikatan Pers Mahasiswa (IPMI).
OMEK juga aktif ikut serta menghasilkan Reformasi pada masa-masa akhir Orde Baru. Belum lagi terdapat organisasi-organisasi lain seperti Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), Forum Mahasiswa Nasional yang saat ini bernama Front Mahasiswa Nasional (FMN), Serikat Mahasiswa Progresif (SEMAR), dan lainnya. Organisasi-organisasi di atas tidak dapat dipungkiri telah menghasilkan alumni-alumni yang yang mumpuni di kancah pendidikan dan perpolitikan nasional.
Seiring berjalannya waktu, organisasi ekstra kampus telah berkamoflase untuk tidak sekedar bergerak di bidang kajian serta aksi tetapi juga dalam rangka meramaikan politik kampus dengan rivalitas yang sangat panas atmosfernya.
Dari segi peran, organisasi ekstra kampus tak ubahnya sebagai partai politik dalam konstestasi pemilihan presiden bem dan sejenisnya. Tak jarang, konsolidasi dan koalisi dilakukan untuk memperoleh massa dan suara yang cukup di pemilu raya itu.
Jauh sebelum itu, proses kaderisasi untuk meningkatkan kuantitas anggotanya bukan lagi menjadi rahasia karena tak jarang hal ini dilakukan dengan massif,sistematis dan terstruktur bahkan sejak masa orientasi mahasiswa baru (ospek) sehingga singkronisasi antara aksi,kajian dan politik berjalan dengan efektif seiring dengan bertambahnya massa di dalam organisasi itu sendiri.
Isu-isu yang tersebar tentang politik kampus bak air bah yang datangnya tak bisa dibendung. Mulai dari partai politik nasional yang menunggangi hingga isu-isu yang berhubungan dengan agama.
Hal yang demikian pun tak lepas dari kepentingan-kepentingan yang dibawa oleh masing-masing kontestan politik di kampus contohnya ketika sepasang calon maju berkontestasi hanya sekedar demi kepentingan organisasinya semata tanpa melihat realita permasalahan yang terjadi di kampus itu sendiri bahkan permasalahan dan polemik yang terjadi di masyarakat sekitar karena sejatinya mahasiswa harus menjadi garda terdepan dalam dalam menyambungkan aspirasi dan keluh kesah rakyat yang tak jarang tak pernah tersampaikan kepada pemerintah.
Sudah saatnya, organisasi ekstra kampus yang notabene menghegemoni politik kampus bisa mengesampingkan kepentingannya ketika kadernya berhasil memegang kekuasaan tertinggi di suatu universitas. Poinnya adalah, kurang adanya independensi dalam menentukan sikap sering kali terjadi di beberapa kampus yang perpolitikannya dihegemoni oleh suatu organisasi.
Mereka cenderung fokus pada instruksi dan pedoman-pedoman organisasi yang menaikkan mereka dari pada terhadap permasalahan nyata yang terjadi pada masyarakat sekitarnya. Jika hal ini terus dibiarkan, Indonesia akan miskin kaderisasi pemuda-pemudi yang kritis dan tulus untuk membangun bangsa ini kedepannya. Politik hanya akan menjadi ajang mencari kekuasaan, bukan ajang pengabdian.
Sebagai refleksi, mahasiswa sudah sepatutnya untuk bisa berdiri sendiri ketika memegang amanah kekuasaan di kampus. Artinya terlepas dari kepentingan golongan apapun, amanah untuk mengurus organisasi, membela kepentingan mahasiswa dan rakyat sekitar wajib dilaksanakan sebaik mungkin tanpa embel-embel golongan manapun. Politik kampus harus segera dikemablikan ke marwahnya sebagai ajang pembelajaran bagi mahasiswa untuk berpolitik yang bersih dan adil dengan tujuan mengabdi kepada kampus,mahasiswa dan rakyat Indonesia.
