Pemerintahan Joko Widodo diminta meningkatkan kinerja di bidang pangan. Kedaulatan pangan merupakan agenda mendesak yang harus dilakukan pemerintahan saat ini. Alasannya, jumlah produksi pangan Indonesia masih begitu rendah, sehingga untuk memenuhi kebutuhan pokok nasional Indonesia tidak bisa terlepas ketergantungnnya dari impor.
“Di masa yang akan datang, perang bakal terjadi. Tetapi perang tersebut bukan lagi perang yang mengandalkan senjata, melainkan justru perang tentang pangan. Karenanya, pemerintah harus serius dan fokus untuk meningkatkan produksi pangan nasional,” kata anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat, Al Muzammil Yusuf, saat ditemui di Jakarta.
Menurut dia, sungguh ironi Indonesia yang memiliki lahan yang begitu luas dan tanah yang subur justru kekurangan pangan. Di kawasan Asean saja, misalnya, kenyataan menunujukkan posisi Indonesia kini jauh berada di bawah negara-negara Asean lainnya seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Kamboja, Myanmar, dan Laos.
“Betapa rendahnya kedaulatan pangan kita. Sebab, posisi kedaulatan pangan Indonesia sekarang ini hanya sedikit berada di atas Filipina, negara yang merupakan pesaing Indonesia dalam kelompok negara pengimpor beras,” tuturnya.
Al Muzammil mengungkapkan salah satu faktor yang menjadi kendala untuk mencapai kedaulatan pangan adalah jumlah lahan yang sangat terbatas. Pemerintah yang telah menargetkan penciptaan lahan baru untuk pangan sebesar satu juta hektare tidak tercapai. “Dari target satu juta hektare lahan tersebut, pemerintah hanya sanggup menciptakan lahan sebesar 15 ribu hektare saja.”
Karena terbatasnya lahan tersebut, pemerintah diminta untuk menghentikan izin usaha perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, sehingga tak ada lagi pembukaan lahan-lahan baru untuk perkebunan tersebut. Dengan begitu, pemanfaatan pembukaan lahan baru nanti bisa digunakan untuk lahan yang memproduksi pangan.
“Hentikan izin usaha perusahaan perkebunan kelapa sawit. Adapun 3,5 juta hektare lahan yang dibakar, cabut saja izinnya. Lahan tersebut sementara waktu dibiarkan saja untuk masa pemulihan, dan nanti bisa dimanfaatkan kembali untuk tanaman pangan,” tuturnya.
“Karena itu, komitmen untuk menciptakan Indonesia berdaulat di bidang pangan kini berada di tangan pemerintahan Joko Widodo. Pemerintah diharapkan konsisten dengan program Nawa Cita yang diusungnya.”
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), di akhir 2015 produksi pangan nasional diprediksi turun. Itu terjadi karena mempertimbangkan dampak musim kering berkepanjangan atau El Nino. Pada padi, misalnya, BPS memperkirakan produksi padi turun sebanyak 560 ribu ton menjadi 75,55 juta ton.
