Duka Lombok Utara dan Donggala

Tiap bencana adalah air mata. Ketika Pulau Lombok diguncang gempa 29 Juli 2018 lalu, saya merasakan kepedihan mendalam bersama ratusan ribu warga yang mengalami bencana langsung tersebut. Apalagi salah satu yang paling hancur adalah Kabupaten Lombok Utara.

Ingatan saya langsung melayang pada 20 Februari 2018 saat saya ke kabupaten tersebut untuk meresmikan pasar kawasan perdesaan yang kami fasilitasi. Saya bahagia karena bangunan telah jadi dan sebentar lagi akan diisi dengan aktivitas jual-beli.

Demikian pula, hati saya terkoyak ketika mendengar gempa dan tsunami mengayak Kabupaten Donggala dan Palu (serta wilayah di sekitarnya). Hampir seluruhnya lantak: rumah ambruk, jembatan roboh, jalan seperti dicincang, air mampet, listrik mati, bandara koyak, dan ribuan warga bertemu dengan ajal. Harapan warga desa Donggala untuk menjemput masa depan kesejahteraan seperti patah. Pada 2016 saya datang ke Donggala meresmikan pasar desa agar buah Salak mereka menjadi berkah, tiba-tiba sekarang yang tersisa cuma kabar muram.

Pada perjalanan ke Lombok Utara, saya berkenalan dengan seseorang yang memiliki nama: Najmul Akhyar. Mayoritas warga bangsa tidak mengenalnya. Dia bukan politisi yang masyhur (setidaknya pada level nasional). Bukan pula aktor kondang atau pebisnis beken. Meski namanya kental unsur Arab, rasanya juga bukan dai atau ulama tenar dengan jamaah mengular. Saya juga baru kenal hari itu, tapi belum begitu paham juga dengan detail latar jejak rekamnya yang lebih dalam. Siang itu saya cuma tahu ia adalah Bupati Lombok Utara, baru menjabat periode pertama (setelah masa sebelumnya menjadi Wakil Bupati), punya pondok pesantren (Kapolres Lombok Utara yang membisiki saya), dan pria dengan perawakan sedang. Selebihnya hanyalah sebuah perasaan: ia tampak sebagai pemimpin yang baik hati.

Saya datang ke Lombok Utara dengan maksud tunggal: melihat fasilitas pembangunan pasar kawasan (dan sekaligus meresmikan) oleh Ditjen PKP (Pembangunan Kawasan Perdesaan). Seperti biasa, kunjungan semacam ini selalu menjadi peristiwa birokratik-formal: panggung, sambutan, dan tanda tangan prasasti. Saya sebetulnya masih canggung dengan prosesi semacam itu, tetapi selalu tidak kuasa menahan hasrat pemerintah daerah untuk melanggengkan tradisi tersebut. Paling maksimal, saya cuma berhasil meminta acara disederhanakan, misalnya tanpa ada pengalungan bunga atau pengguntingan pita, yang ini pun juga tak selalu sukses. Begitu pula acara saat itu, saya mengikuti prosesi tersebut dengan kesiapan lahir-batin.

Singkat kisah, tibalah Pak Najmul Akhyar naik podium dan memberikan pidato. Saya sudah siap mental mendengarkan tausyiah normatif di tengah cuaca yang cukup terik. Tapi, kali ini saya keliru. Pidatonya padat, sistematis, dan yang paling membahagiakan: substansinya bertenaga.

Ia visioner karena bertekad melindungi warga dari serbuan pemilik modal yang memenuhi sudut wilayah (misalnya melarang operasi minimarket). Dia juga pengemban misi yang mulia karena rakyatnya telah terpenuhi total kebutuhan pelayanan sosial dasar, khususnya asuransi kesehatan dan pendidikan. Lebih dari itu, matanya juga berbinar ketika menjelaskan ada alokasi anggaran Rp 30 miliar (di tengah jepitan fiskal) untuk mendorong pemuda-pemudi desa menjadi wirausahawan. Baginya, desa harus menjadi telaga kehidupan dan keberhasilan Lombok Utara.

Siang yang terik itu sontak membuat hari saya tak lagi panas, adem karena siraman kebijakan yang menyejukkan tersebut. Saya tentu tak boleh terjebak hanya kepada kesan (apalagi sebatas lisan), tapi mesti terukur dengan bukti yang lebih sahih. Hal pertama yang saya lihat, ketika kami membantu membangun pasar yang tak seberapa luas (sekitar 300 meter persegi), ternyata pada lokasi yang sama Pemda Lombok Utara membangun pula pasar dengan volume 4 kali lipat. Saat itu saya melihat kawasan tersebut bakal menjadi pusaran aktivitas perdagangan yang vital di Lombok Utara, berkat bangunan tambahan yang malah jauh lebih lapang. Ini baru kedua kali saya temui daerah yang memiliki komitmen seperti ini.

Lantas, saya bertanya pula ke salah satu warga, apakah memang nyata pemihakan pemimpinnya tersebut? Dengan sigap dijawab: antara ucapan dan perbuatannya tak ada selisih jarak.

Pengalaman lain yang kurang lebih sama adalah ketika datang ke Kabupaten Donggala pada 8 Februari 2017. Bupatinya, Pak Kasman Lassa, terkenal sebagai pribadi yang otentik, dari mulai cara berpakaian sampai aktivitas yang dilakukan. Sejak lama, jauh sebelum jadi Bupati, ia selalu menaruh kain kafan di mobil. Tiap mendengar ada warga Donggala yang wafat, dia langsung menuju ke rumah duka untuk memberikan secara cuma-cuma kain kafan (dan juga tikar) untuk meringankan beban keluarga (khususnya yang miskin-papa). Ia merangsek dari satu pelosok desa ke sudut desa lainnya. Kegiatan itu terus dilakukan, bahkan ketika sudah menjadi Bupati. Pria yang sebelumnya menjadi ASN (Aparatur Sipil Negara) Provinsi Sulawesi Tengah ini menjadikan hal tersebut sebagai tradisi pribadi, yang sekaligus mengingatkannya kepada Sang Maha Pencipta.

Saat saya menjadi Dirjen PPMD di Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi; kami memfasilitasi pembangunan pasar desa di Desa Tamarenja, Kecamatan Sindue Tobata, Kabupaten Donggala. Desa itu melimpah produksi buah Salak, tentu dengan kualitas yang layak didengungkan. Persoalannya, petani salak terus dirundung kemalangan yang panjang. Mereka nyaris tidak pernah membawa buah salak yang telah dipanen sampai ke pusat desa, apalagi ke kawasan kota Donggala. Akses jalan tidak tersedia. Bila dipaksakan untuk dibawa dengan motor atau jalan kaki, biayanya luar biasa mahal. Akhirnya, mereka menyerahkan buahnya dibeli oleh tengkulak ketika masih di kebun, tentu dengan harga yang amat murah. Proses itu telah berjalan lama, tanpa ada tanda-tanda bakal ada perubahan.

Ketika tiba di desa tersebut dengan Pak Kasman yang telah berpakaian rapi jali, saya kaget karena ternyata desa tersebut juga membangun pasar di lokasi yang sama dengan bantuan dari kami. Bahkan, luasnya dua kali lipat. Rupanya, Bupati rajin berkeliling desa bukan sekadar berbagi kain kafan bagi keluarga yang kehilangan kerabatnya, tapi juga memberi pemahaman kepada perangkat desa agar Dana Desa digunakan untuk membangkitkan ekonomi warga. Di desa tersebut, pada 2016 telah terbangun pasar desa dan jalan usaha tani sehingga memudahkan para petani (Salak) membawa panennya ke pusat (pasar) desa.

Hasilnya, setelah dibuka pasar tersebut, petani memeroleh harga 2-3 kali lipat ketimbang saat dijual di kebun. Pada saat peresmian pasar, mata mereka berbinar karena membayangkan esok hari mimpi kesejahteraan dapat diwujudkan.

Tapi, nasib malang rupanya tak pernah bisa ditebak. Lombok Utara sebagian besar wilayahnya telah rata dengan tanah, juga beberapa kabupaten tetangganya. Demikian pula takdir yang harus dijalani warga Donggala dan sekitarnya, lantak bersama luluhnya tanah dan ombak laut yang tak bisa disangga.

Seluruh ikhtiar yang dibangun puluhan tahun seperti lenyap, hilang tanpa bekas, termasuk pasar desa dan kawasan. Hanya tersisa petaka dan luka.

Namun, hidup mesti terus diperjuangkan. Harapan tak boleh padam, sedetik pun. Air minum boleh terbatas, demikian pula harta yang tersisa. Tapi asa mesti terus menyala.

Saya percaya, baik di Lombok Utara maupun Donggala, pemimpin dan warganya bukanlah ranting yang mudah patah. Mereka adalah himpunan air, udara, api, dan tanah yang menyatu dalam keteguhan raga dan jiwa. Mereka adalah para pemenang yang menolak takluk melawan luka.

Desa-desa di Donggala dan Lombok Utara (juga daerah bencana lain) wajib menegakkan kepala. Tiap bencana bukan sekadar air mata, tapi juga kesempatan bangkit jauh lebih kuat dari sebelumnya.