Awal mula kemunculan Gerakan #2019GantiPresiden tidak luput dari peran dari para petinggi elit oposisi, yang diinisiasi oleh Mardani Ali Sera yang merupakan ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Sebelum menjadi gerakan yang masif, #2019GantiPresiden dilontarkan oleh Mardani Ali Sera ketika diundang menjadi narasumber oleh salah satu stasiun televisi beserta dengan para elit politik lainnya. Mardani mengatakan kala itu #2018GantiPresiden, untuk menandingi lawan bicaranya dari kubu pemerintah.
Kemudian dilanjutkan dengan postingan dimedia sosial yang menginisiasi tagar #2019GantiPresiden yang ditulis oleh Mardani. Lantas diikuti dengan gelombang produksi buku, Marcendise yang masif dan dipublikasikan langsung oleh mardani serta lagu #2019GantiPresiden yang diciptakan oleh Alang ikut mengiringinya. Langkah-langkah tersebut diamini oleh Gerindra yang merupakan sekutu oposisi yang kemudian secara kasat mata dapat dikatakan sebagai gerakan resmi dari oposisi.
Bahkan Isu #2019GantiPresiden sempat disinggung oleh Presiden Jokowi, “Sekarang isunya ganti lagi, isu kaos. #2019GantiPresiden pakai kaus. Masak kaus bisa ganti presiden? Yang bisa ganti presiden itu rakyat,” kata Jokowi di hadapan relawan yang hadir dalam Konvensi Nasional Galang Kemajuan 2018, di Ballroom Puri Begawan, Bogor, Sabtu (7/4). Sehingga tagar tersebut semakin riuh dikalangan kontra pemerintah.
Terbukti dalam postingannya di akun Facebook, Ismail menuliskan, Drone Emprit menganalisis data sejak 1 April sampai 10 April. Selama periode tersebut, piranti lunak tersebut mendapatkan, ada 110 ribu mention tentang hashtag #2019GantiPresiden dan hanya 18 ribu mention untuk #Jokowi2Periode.
Pada acara car free day (CFD) di ruas jalan Sudirman Thamrin, Jakarta Pusat pada Minggu (29/4) muncul sekelompok orang yang berkaos #2019GantiPresiden dan kelompok berkaos #DiaSibukKerja. Munculnya dua kelompok yang berseberangan ini memancing keributan dan berujung Persekusi kepada seorang ibu beserta anaknya dan seorang bapak yang tertinggal dari kelompoknya (keduanya sama-sama dari kelompok #DiaSibukKerja). Padahal, larangan kegiatan politik di area CFD diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 12 Tahun 2016 tentang Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB).
Pada debat Publik kedua Pilgub Jawa Barat Pasangan nomor urut tiga Sudrajat-Ahmad Syaikhu menyampaikan ucapan penutup dengan kontroversi. Dalam pernyataan penutup itu, Sudrajat menyebut jika dirinya menang maka 2019 akan ganti Presiden. “2019 kita akan ganti Presiden, Asyik menang,” kata Sudrajat dalam pernyataan itu. Tak hanya itu, Syaikhu juga membawa kaos bertuliskan #2019GantiPresiden.
Sontak keramaian pun terjadi pasca debat berlangsung. Sebagian penonton memprotes pernyataan pasangan Sudrajat-Ahmad Syaikhu. Kenyataanya pada hasil akhir pencoblosan Pilgub Jawa Barat pasangan Asyik bertengger berada dinomer 2 dalam perolehan suara, mengalahkan pasangan Duo Deddy, lantas aksi tagar tersebut diklaim sukses menumbangkan Paslon lainnya.
Semakin hari gerakan ini semakin masif dan berubah menjadi gerakan massa yang lebih kepada berbau politik “kampanye”. Berbagai bentuk kegiatan dilaksanakan oleh para pendukung gerakan ini, salah satunya dengan membuat kegiatan Sosial atau keagamaan (Takbir Akbar) yang didalamnya dibumbui dengan deklarasi #2019GantiPresiden diberbagai daerah.
Masyarakat semakin resah masyarakat oleh ulah mereka, sehingga berujung penolakan diberbagai daerah seperti penolakan deklarasi di halaman Masjid Agung Batam dikawasan Batam Center-Batam, kemudian penolakan deklarasi di Tugu Pahlawan Pekanbaru Riau dan yang terakhir penolakan deklarasi di di tugu pahlawan surabaya. Penolakan-penolakan warga tersebut bisa berakibat pada kontak fisik yang tidak bisa dihindari sehingga tidak tertutup kemungkinan berujung pada jatuhnya korban jiwa.
Penolakan demi penolakan tersebut wajar terjadi, karena masyarakat menilai unsur muatan politik sangat kental didalamnya dan terkesan berkampaye praktis. Berkaca pada peraturan KPU berkaitan masa kampanye Presiden dan Wakil Presiden 2019 tertanggal 29 September-13 April 2019 yang berbarengan dengan masa kampanye calon anggota DPR, DPD dan DPRD.
Memang sepertinya awal-awal gerakan ini bisa ditelorir karena untuk mengaet para calon pemilih pemula untuk mendulang suara partai ketika Pilkada 2018 berlangsung, dengan alasan untuk menawarkan Capres dan Cawapres baru yang akan diusung oleh Partai untuk Pilpres 2019. Kenyataanya pendaftaran Capres-Cawapres sudah usai dan sudah ketahuan siapa-siapa calon tersebut.
Maka seharusya KPU dan Bawaslu menindak tegas para oknum-oknum yang menumpangi gerakan ini, dengan cara mencuri star kampanye lebih awal secara halus. Bukan berarti #Jokowi2Priode atau yang laiinya lantas diperbolehkan, semuanya harus bijak, serta jangan terprovokasi terlebih memprovokasi satu sama lain.
Nikmati Kebinekaan ini, jangan kau rusak dengan ambisi-ambisi Manusiawimu, karena kita semua bersaudara dalam untaian prinsip “Bhineka Tunggal Ika”.
